Kamis, 18 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
1.377

Jalani Instruksi Organisasi, MA Bolehkan PHK Pendemo Tolak PP 78/2015

Dianggap telah tidak masuk bekerja dengan meninggalkan mesin yang sedang beroperasi selama 96 jam, karena mengikuti instruksi organisasi serikat pekerja, akhirnya Mahkamah Agung memberi ijin pemutusan hubungan kerja.

Buruh Medan demonstrasi tolak RPP Pengupahan.

Jakarta | Mahkamah Agung (MA) mengijinkan PT. DMC Teknologi Indonesia untuk memutuskan hubungan kerja 9 (sembilan) orang Pekerjanya, karena tindakan mogok kerja yang dilakukan tidak berkaitan dengan hubungan kerja. Evi Setiawan, dkk dinilai MA dapat diputuskan hubungan kerjanya, apabila salah satu pihak tidak lagi menginginkan hubungan kerja.

Hakim Agung Ibrahim mengatakan, Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung tidak mempertimbangkan alinea ketiga Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, yang pada pokoknya apabila salah satu pihak tidak lagi menginginkan hubungan kerja berlanjut, maka hubungan kerja dapat diputus.

Menurut Ibrahim, Evi Setiawan, dkk (9 orang) melakukan demonstrasi untuk menolak pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Sehingga, lanjut Ibrahim, tindakan demonstrasi yang dilakukan Evi dan kawan-kawannya bukanlah tindakan yang termasuk kegiatan serikat pekerja yang tidak boleh dilakukan pemutusan hubungan kerja.

“Tindakan para Penggugat berkaitan dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan dilakukan tidak sesuai prosedur, sehingga tidak termasuk kegiatan serikat pekerja yang dilindungi untuk di PHK sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003”, ujar Ibrahim, Rabu (20/12/2017) lalu.

Atas pertimbangan hukum tersebut, MA membatalkan Putusan PHI Bandung Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bdg tanggal 28 Agustus 2017, yang menghukum PT. DMC untuk mempekerjakan kembali Evi dan kawan-kawan, serta membayar upah selama tidak dipekerjakan sejak bulan Desember 2015 sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Dalam Putusan Nomor 1465 K/Pdt.Sus-PHI/2017, MA menetapkan besaran pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak sebesar 2 (dua) kali ketentuan perundang-undangan, yang harus diberikan kepada Evi Setiawan, dkk beserta upah selama proses pemutusan hubungan kerja selama 6 (enam) bulan, berjumlah lebih dari Rp.950 juta. (Haf)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of