Senin, 16 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
1.653

Tak Setuju Mantan Napi Korupsi Jadi Caleg, Buruh Ajukan Uji Materi

Khawatir iuran pajaknya di korupsi, dua orang Pekerja mengajukan uji materi kebolehan bagi mantan terpidana korupsi menjadi calon anggota legislatif.

Gedung Mahkamah Konstitusi. (foto: metrotvnews.com)

Jakarta | Sebagai salah satu sumber pendapatan negara, pajak penghasilan yang dipungut dari penghasilan Pekerja dimaksudkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat melalui pemenuhan hak asasi di segala bidang. Sehingga, penyelewengan atau penyalahgunaan keuangan negara yang bersumber dari pajak tersebut, akan berdampak pada terhentinya pemerataan pembangunan serta rendahnya kepercayaan publik untuk sadar membayar pajak.

Atas potensi kerugian konstitusional itulah, Muhammad Hafidz dan Abda Khair Mufti mengajukan pengujian Pasal 182 huruf g dan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Keduanya menilai, masih banyak putra putri terbaik bangsa yang mempunyai prestasi dan pantas menjadi calon wakil rakyat, bukan mantan pelaku korupsi.

Abda juga menyatakan, pelarangan mantan napi korupsi menjadi caleg merupakan keharusan dan kebutuhan rakyat. Sehingga menurutnya, terhadap alasan bahwa mantan napikorupsi yang telah menjalani hukumannya dianggap masih memiliki hak untuk dipilih, adalah keliru, karena hak tersebut telah digunakan sebelumnya lalu ia khianati. “Rakyat sudah memilihnya menjadi wakil rakyat, lalu dia korupsi uang rakyat, apa pantas dia masih memiliki hak untuk dipilih?”, ujarnya.

Senada dengan Abda, Hafidz menegaskan, syarat untuk menjadi wakil rakyat itu mempunyai moral dan kepribadian yang tidak tercela, karena mereka diberikan hak untuk menyusun, membuat dan mengesahkan rancangan undang-undang yang mengatur sistem kebutuhan masyarakat. “Bagaimana mau membuat undang-undang yang mensejahterakan rakyat, kalau urusan moralnya dalam kehidupan berbangsa saja, sudah buruk,” ujarnya.

Sebelumnya, pada 10 Oktober 2018 lalu, Mahkamah Konstitusi telah menggelar sidang perdana pengujian kedua pasal dalam UU Pemilu tersebut. Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna meminta para Pemohon untuk memperbaiki kedudukan hukumnya. Menurut Palguna, tidak semua pembayar pajak mempunyai hak untuk menguji sebuah undang-undang. Relevansi atas kerugian konstitusional dengan norma dalam undang-undang yang diuji, haruslah diperjelas oleh para Pemohon.

“Berkali-kali telah disebutkan bahwa soal pembayar pajak itu tidak serta-merta memberikan kedudukan hukum, tetapi masih harus ada kaitannya dengan hal spesifik yang merupakan hak konstitusional warga negara yang menurut dugaan Pemohon itu telah dianggap dirugikan oleh berlakunya ketentuan dimohonkan dalam pengujian”, tegas Palguna. Menurut Mahkamah, persidangan selanjutnya akan digelar pada 23 Oktober 2018, dengan agenda mendengarkan perbaikan permohonan. (Hak)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of