Kamis, 19 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
1.228

MA Benarkan PHK, Jika Pengusaha ‘Ogah’ Mempekerjakan Kembali

Setiap pemutusan hubungan kerja yang tidak berdasarkan putusan pengadilan hubungan industrial, demi hukum haruslah dinyatakan batal dan pengusaha wajib mempekerjakam kembali pekerja yang diakhiri hubungan kerjanya.

Ilustrasi. (foto: nasional.tempo.co)

Jakarta | Majelis Hakim yang diketuai oleh Hakim Agung Ibrahim, menyatakan hubungan kerja antara Murdi Supriyatna dengan PT. United Kingland, putus dengan disertai pembayaran uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan undang-undang yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp76,1 juta.

Menurut Ibrahim, alasan pemutusan hubungan kerja karena Perusahaan sudah tidak lagi berkehendak untuk melanjutkan hubungan kerja dengan Murdi, bukanlah termasuk alasan-alasan yang dilarang oleh Pasal 153 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Sehingga, dengan mempertimbangkan alinea ketiga Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka PT. Unite Kingland dianggap beralasan untuk mengakhiri hubungan kerja.

Padahal berdasarkan Pasal 151 ayat (3) dan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dinyatakan, “Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum.”

Atas pertimbangan hukum tersebut, lebih lanjut Ibrahim mengatakan, “Untuk kemanfaatan para pihak beralasan hubungan kerja diputus dengan kompensasi dua kali uang pesangon,” tandasnya, Jum’at (21/9/2018). Sehingga jelas Ibrahim, Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 79/Pdt.Sus-PHI/2017 tanggal 6 September 2017, yang memerintahkan PT. United mempekerjakan kembali Murdi, haruslah dibatalkan.

Dalam Putusan Kasasi Nomor 766 K/Pdt.Sus-PHI/2018 tersebut, Hakim Dwi Tjahyo Soewarsono menyatakan pendapat yang berbeda (dissenting opinion). Sebab menurutnya, gugatan Murdi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Hal demikian menurut Dwi, Murdi dalam gugatannya meminta agar dipekerjakan kembali sekaligus menuntut pemberian uang pesangon. (Hak)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of