Kamis, 19 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
1.698

MK Diminta Tambah Batas Hitung Uang Pesangon Semula 8 Tahun Menjadi 36 Tahun

Ilustrasi. (sdnjumba1hsu.blogspot.com)

Uang kompensasi pesangon yang selama ini telah diatur, hanya memberikan batasan sebesar sembilan bulan gaji bagi perhitungan masa kerja Pekerja paling tinggi delapan tahun.

Ilustrasi. (sdnjumba1hsu.blogspot.com)

Jakarta | Mahkamah Konstitusi (MK) diminta oleh Ester Fransisca Nuban, untuk menambah batasan besaran uang pesangon yang hanya sembilan bulan gaji bagi Pekerja yang bermasa kerja delapan tahun atau lebih. Menurut Ester, ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut, dianggapnya telah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat.

Melalui permohonan yang diajukan oleh Kuasa Hukumnya, Marthen Boiliu, Ester merasa tidak dijamin dan dilindungi kepastian hukumnya untuk mendapatkan uang pesangon sesuai dengan lamanya masa kerja yang dimilikinya. Dengan penetapan besaran uang pesangon yang hanya sembilan bulan gaji, yang apabila dibandingkan dengan masa kerjanya selama hampir 24 tahun, maka ia mengaku telah dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan imbalan yang layak, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945.

Sehingga, lanjut Ester, apabila dirinya diputuskan hubungan kerja dengan alasan pensiun oleh PT. Asih Eka Abadi, maka seharusnya ia berhak atas uang pesangon sebesar 36 bulan gaji, selain uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, karena masa kerjanya pada saat itu adalah 36 tahun. “Sehingga dengan demikian Pasal 156 ayat (2) UU Ketenagakerjaan, haruslah ditafsirkan menjadi perhitungan uang pesangon bagi pekerja yang memiliki masa kerja paling banyak sampai dengan 36 tahun,” ujar Marthen ketika dihubungi melalui sambungan telepon, Senin (26/11) petang.

Lebih lanjut Marthen menegaskan, bahwa dirinya meragukan kemauan Pemerintah dalam meninjau perubahan perhitungan uang pesangon, yang diamanatkan oleh Pasal 156 ayat (5) UU Ketenagakerjaan. Dalam pasal tersebut, Pemerintah diberikan kewenangan untuk melakukan perubahan perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak melalui Peraturan Pemerintah. “Saya ragu, kalau Pemerintah mau meninjau pasal perubahan perhitungan uang pesangon. Sebab, umur UU Ketenagakerjaan sekarang sudah 15 tahun dan Pemerintah tak kunjung merubah besaran perhitungan uang pesangon,” ungkap Marthen.

Tak hanya Pasal 156 ayat (2) yang diajukan pengujiannya oleh Marthen, ia juga menguji ketentuan Pasal 168 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, yang berbunyi: “Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri”.

Dalam tuntutannya, MK diminta untuk menyatakan pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Sebab, Pengusaha kerap menggunakan celah dalam pasal itu sebagai alasan untuk menjebak Pekerja. Menurut Marthen, biasanya Pengusaha melarang Pekerja masuk ke lingkungan Perusahaan, dengan berbagai alasan, tulis Marthen dalam permohonan yang diregister oleh Kepaniteraan MK Nomor 1843/PAN.MK/XI/2018 itu.

Sehingga, dengan ditahannya Pekerja untuk masuk bekerja selama lebih dari lima hari, kemudian dijadikan alasan bagi Pengusaha untuk mengkualifikasikan Pekerja yang bersangkutan telah mengundurkan diri. Menurut Marthen, norma Pasal 168 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, haruslah dinyatakan tidak berlaku, apabila Pekerja telah memenuhi panggilan bekerja dari Perusahaan dengan dibuktikan oleh keterangan saksi. (Haf)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of