Type to search

Berita

Belum Diberi Pesangon Saat Diangkat Direktur, MA Batalkan Putusan Pengadilan

Share

Jabatan sebagai Direktur melahirkan tugas dan tanggung jawab untuk mewakili sebuah perseroan, sehingga jabatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai adanya hubungan kerja.

Ilustrasi. (foto: fajar.co.id)

Jakarta | Meskipun gugatan Zulfadly terhadap PT. Rabik Bangun Pertiwi dikabulkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Denpasar, dengan menghukum Perusahaan membayar uang kompensasi pesangon sebesar Rp.651,2 juta. Namun Majelis Hakim Peninjauan Kembali yang diketuai oleh Hakim Agung Ibrahim, menganulir putusan tersebut.

Menurut Ibrahim, PHI Denpasar telah keliru dalam menetapkan besaran upah yang menjadi dasar perhitungan pesangon. Zulfadly sebelum diangkat menjadi Direktur dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 7 Oktober 2014, menerima upah sebesar Rp.10,5 juta sebulan. Sedangkan PHI Denpasar dalam mendasarkan perhitungan besaran upah Zulfadly adalah saat ia menjabat sebagai Direktur sebesar Rp.25,7 juta perbulan.

Penetapan besaran uang kompensasi pesangon, lanjut Ibrahim, adalah karena Zulfadly saat diangkat menjadi Direktur, dirinya masih terikat hubungan kerja dengan PT. Rabik Bangun Pertiwi, dan belum diputuskan hubungan kerjanya dengan pemberian uang pesangon. Sehingga terhadap masa kerjanya yang diawali sejak 23 Oktober 2002 hingga ia diangkat sebagai Direktur, haruslah disertai dengan pembayaran uang pesangon.

Ibrahim juga menegaskan, terhadap pemutusan hubungan kerja yang dikarenakan pengangkatan seseorang yang sebelumnya merupakan Pekerja menjadi Direktur, maka terhadapnya tidak dapat diberikan upah selama proses pengakhiran hubungan kerja di pengadilan. “Oleh karena pemutusan hubungan kerja Termohon Peninjauan Kembali saat menjadi Direktur maka upah proses tidak diberikan”, ujar Ibrahim membacakan pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 11 PK/Pdt.Sus-PHI/2018, Jum’at (16/3/2018).

Dalam Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, dinyatakan “Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan”. Atas tugasnya tersebut, maka seorang Direksi yang sebelum diangkat merupakan Pekerja di satu Perusahaan yang sama, status hubungan kerjanya haruslah dinyatakan putus akibat perubahan status yang tidak lagi dapat dianggap sebagai Pekerja. (Haf)

Hits: 58

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *