Senin, 16 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
622

Dianggap Ultra Petita, MA ‘Pangkas’ Besaran Uang Pesangon

Meskipun didasarkan pada itikad baik bahkan karena kepentingan umum, pada prinsipnya Hakim dilarang memutuskan suatu perkara yang tidak dituntut atau memutus sesuatu lebih dari yang diminta.

Ilustrasi.

Jakarta | Dalam gugatan rekonpensinya, Wahni, dkk (5 orang) meminta Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Palu, diantaranya untuk menghukum PT. Pantai Timur Jaya membayar uang pesangon sebesar satu kali ketentuan perundang-undangan akibat dari pelanggaran penerapan perjanjian kerja waktu tertentu (kontrak), dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Atas petitum rekonpensi tersebut, PHI Palu pada 12 Februari 2018 menjatuhkan Putusan Nomor 43/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Pal, yang mengabulkan gugatan Wahni, dkk. PT. Pantai Timur Jaya dihukum untuk membayar uang pesangon sebesar dua kali ketentuan perundang-undangan. Sontak saja putusan tersebut, ditolak perusahaan. Pasalnya, PHI Palu telah memutuskan sesuatu lebih dari yang diminta (ultra petita).

Dengan alasan itu, PT. Pantai Timur Jaya mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) pada tanggal 21 Februari 2018 lalu. Terhadap permohonan tersebut, Hakim Agung Panji Widagdo menilai Putusan PHI Palu telah salah dalam menerapkan hukum. Sebab, putusan PHI yang memutus dua kali uang pesangon telah bertentangan dengan Pasal 189 RBg/178 HIR, dan menjadi ultra petita.

Sehingga dengan demikian, menurut Panji dalam Putusan Kasasi Nomor 655 K/Pdt.Sus-PHI/2018 bertanggal 10 Agustus 2018 itu, besaran hak atas uang kompensasi pemutusan hubungan kerja yang diterima oleh Wahni, dkk hanyalah sebesar satu kali uang pesangon, sesuai dengan petitum dalam gugatan rekonpensi yang dimohonkan ke PHI Palu.

Dengan dasar pertimbangan itu, Panji menilai permohonan kasasi yang diajukan oleh PT. Pantai Timur Jaya dapat dikabulkan, dan sekaligus mengubah Putusan PHI Palu sepanjang besaran uang pesangon yang semula ditetapkan dua kali menjadi satu kali ketentuan perundang-undangan.

Mengomentari Putusan MA tersebut, Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Muhammad Hafidz menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim. Ia menilai, ada hal yang belum dipertimbangkan, yakni diantaranya adalah tuntutan mohon putusan yang seadil-adilnya. Dalam praktiknya, menurut Hafidz, Hakim boleh memutus dengan ultra petita dengan syarat masih sesuai dengan kejadian materiil. “Itu yurisprudensi MA dalam Putusan Nomor 556 Tahun 1971,” ujarnya.

Ia juga mengatakan, Hakim harus berani keluar dari aturan yang tidak mewujudkan suatu keadilan atau kemanfaatan. “Tugas Hakim itu menegakkan keadilan, bukan hanya berlindung dibalik peraturan perundang-undangan. Ya jadi harusnya boleh ultra petita itu,” tuturnya, Rabu (12/12) kemarin. (Hak)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of