Kamis, 18 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
1.112

Ini 6 Poin Penting dari Peraturan Upah Minimum Yang Wajib Diketahui

Pemerintah merasa perlu untuk menetapkan pengaturan baru soal upah minimum, lalu apa poin-poin yang penting dan berbeda dari peraturan pengupahan yang lama?

Ilustrasi. (foto: sindonews.com)

Jakarta | Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri, Jum’at (23/11) lalu resmi mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum. Menurut Hanif, peraturan baru soal upah minimum tersebut, dibuat dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Dalam Peraturan Nomor 15 Tahun 2018 yang telah dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1549 itu, terdapat enam poin penting yang membedakan peraturan upah minimum yang lama dengan yang baru, yaitu:

Pertama, Pemerintah menghapus kualifikasi perusahaan industri padat karya. Di tahun 2017, buruh yang bekerja di Purwakarta, Bogor, Bekasi dan Depok meminta Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, untuk mencabut Peraturan Gubernur yang mengatur besaran upah minimum industri padat karya pakaian jadi (garmen). Menurut para buruh, upah minimum padat karya tersebut, besarannya dibawah upah minimum yang berlaku.

Kedua, kualifikasi serikat pekerja dan pengusaha sektor. Dalam Permenaker 15/2018, serikat pekerja dan pengusaha yang dapat merundingkan besaran upah minimum sektoral adalah serikat pekerja dan pengusaha yang yang anggotanya terdiri dari pekerja yang bekerja pada pengusaha satu sektor tertentu sesuai dengan klasifikasi baku lapangan usaha indonesia.

Ketiga, mekanisme penetapan besaran upah minimum menggunakan rumus yaitu: besaran upah minimum baru adalah besaran upah minimum tahun berjalan ditambah besaran inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Rumus tersebut, merupakan isi Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah 78/2015, yang telah diajukan pengujiannya sebanyak 3 (tiga) kali ke Mahkamah Agung, namun selalu kandas dengan dinyatakan tidak dapat diterima.

Keempat, komponen dan jenis kebutuhan hidup layak yang sebelumnya tidak berkepastian peninjauannya, dengan peraturan yang baru ditinjau setiap lima tahun sekali. Sebelumnya, komponen hidup layak hanya berjumlah 46 jenis yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 17 Tahun 2005, lalu ditinjau 7 (tujuh) tahun kemudian menjadi 60 jenis dalam Keputusan Menteri Nomor 13 Tahun 2012.

Kelima, besaran upah minimum sektoral ditetapkan berdasarkan kajian kategori usaha sesuai klasifikasi baku lapangan usaha indonesia, perusahaan yang berskala besar, pertumbuhan nilai tambah dan produktifitas tenaga kerja. Pengaturan baru ini, setidaknya diharapkan dapat menjadi jalan keluar dari kebuntuan perundingan besaran upah sektoral mengenai ukuran kemampuan perusahaan yang sulit untuk dibuktikan pihak serikat pekerja.

Keenam, apabila perundingan besaran upah minimum sektoral antara serikat pekerja dengan asosiasi pengusaha sektor tidak mencapai kesepakatan, maka gubernur tidak dapat menetapkan besaran upah sektor. Bagi pengusaha, tentu pengaturan ini dapat menjadi pintu masuk untuk memaksa serikat pekerja menerima besaran kenaikan upah sektoral. Sebab, jika ditolak maka upah minimum sektoral tahun lalu berlaku secara otomatis untuk tahun depan, sepanjang besarannya tidak lebih besar dari upah minimum. (Haf)

1
Leave a Reply

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Nurcholis Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
Nurcholis
Guest
Nurcholis

Mohon bantu, saya mantan karyawan di sebuah perusahaan multinasional.sudah resign 4 bulan yang lalu.saya sudah melaksanakan kewajiban saya, membayar sisa pinjaman, transfer pekerjaan ke karyawan pengganti, dll.dari pihak perusahaan sampai sekarang belum memenuhi kewajibannya membayar uang pisah penghargaan masa kerja.dari total 76 juta baru dibayar 35 juta.janji bulan oktober lunas tidak kunjung dibayar hingga srkrang.dengan alasan perusahaan tidak ada uang.saya sudah melaporkan hal ini ke disnaker setempat.tetapi belum juga ada tanggapan.mohon solusinya.