Type to search

Sekitar Kita

MA Hilangkan Upaya Peninjauan Kembali Dalam Sengketa Perburuhan

Share

Apabila upaya hukum biasa dalam perselisihan hubungan industrial telah diterbitkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka terhadapnya tidak dapat diajukan upaya hukum luar biasa yakni Peninjauan Kembali (PK).

Ilustrasi.

Jakarta | Melalui Surat Edaran (SE) Nomor 3 Tahun 2018, akhirnya Mahkamah Agung (MA) menetapkan pedoman bagi Pengadilan Hubungan Industrial dalam menyelesaikan sengketa hukum ketenagakerjaan. Pemberlakuan pedoman tersebut, merupakan rumusan dari hasil Rapat Pleno Kamar MA yang diselenggarakan sejak 1 Nopember sampai dengan 3 Nopember 2018.

Dalam rapat yang diselenggarakan di Hotel Intercontinental Bandung itu, terdapat permasalahan-permasalahan yang mengemuka untuk dibahas serta dijadikan dasar dalam penanganan perkara di pengadilan dan kesekretariatan di MA, yaitu terkait dengan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang termasuk dalam kamar perdata khusus.

Menurut MA, putusan pengadilan hubungan industrial dalam perkara perselisihan kepentingan dan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan, yang merupakan putusan akhir telah berkekuatan hukum tetap, tidak dapat diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK). Demikian pula dalam hal adanya putusan pengadilan mengenai perselisihan hak dan pemutusan hubungan kerja, hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi sebagai upaya hukum terakhir.

“Sehingga dalam perkara perselisihan hubungan industrial tidak ada upaya hukum peninjauan kembali,” demikian bunyi kutipan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang ditandatangani oleh 86 Hakim di lingkungan MA tersebut.

Selain soal pengaturan PK, MA juga kembali menegaskan pengaturan upah proses selama menunggu putusan dari pengadilan hubungan industrial bagi pekerja yang semula diperjanjikan dengan perjanjian kerja waktu tertentu (kontrak). Menurut MA, dalam hal terjadi perubahan status pekerja kontrak menjadi pekerja tetap, maka apabila terjadi pemutusan hubungan kerja, terhadapnya tidak berhak atas upah proses.

Atas terbitnya SEMA tersebut, Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Muhammad Hafidz menilai ada dua isu konstitusionalitas yang dilanggar. Pertama, MA tidak berwenang untuk meniadakan upaya hukum atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. “Kewenangan itu harus dimuat dalam undang-undang. Tidak bisa diputuskan hanya dengan hasil rapat,” ujarnya, Senin (10/12) kemarin.

Yang kedua, MA dianggap tidak sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 37/PUU-IX/2011. Dalam putusan MK tersebut, ditekankan, bahwa apabila pengadilan hubungan industrial belum memutuskan sengketa pemutusan hubungan kerja, maka upah pekerja yang tidak lagi dipekerjakan karena kehendak pengusaha, wajib dibayar sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.

“Jadi pekerja yang tidak lagi dipekerjakan oleh pengusaha dengan alasan kontraknya telah habis, dan status hubungan kerjanya telah dinyatakan berubah menjadi pekerja tetap oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan, maka upahnya selama menunggu proses di pengadilan wajib dibayar berdasarkan Putusan MK,” tukas Hafidz. (Hak)

1 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *