Senin, 18 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
1.131

MK Tolak Uji Materi Upah Proses PHK Pekerja Kontrak

MA kerap menghilangkan upah proses dalam kasus pemutusan hubungan kerja karena berakhirnya perjanjian kerja kontrak, MK nilai bukan alasan konstitusional baru dalam pengujian Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Ilustrasi. (gambar: refki-real.mywapblog.com)

Jakarta | Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (12/12) kemarin, menyatakan tidak menemukan adanya alasan konstitusional baru yang dapat dijadikan dasar pengujian Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang diajukan oleh Abdul Hakim, mantan Pekerja yang dipekerjakan dengan perjanjian kerja waktu tertentu (kontrak) oleh PT. Internusa Food.

Dalam permohonannya, Hakim mengkhawatirkan upah proses selama menunggu putusan pengadilan atas pemutusan hubungan kerja dengan alasan kontraknya telah berakhir oleh PT. Internusa, dihilangkan oleh Mahkamah Agung (MA). Hal tersebut, dikuatkan dengan beberapa putusan kasasi yang ia jadikan bukti dalam persidangan di MK. Yakni putusan antara PT. Purna Karya Sejahtera melawan Oktoberto Daniel Sihombing, PT. Sentral Berhasiltex melawan Slamet, dkk, serta PT. Pantai Timur Jaya melawan Sahrun dan Bukran.

Ia mendalilkan, jika dirinya oleh Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2018 bertanggal 12 Juli 2018, telah dinyatakan berhak atas upah selama proses yang harus dibayar oleh PT. Internusa sebesar Rp.13,4 juta. Sebab, perusahaan tersebut dianggap telah melakukan pelanggaran pemberlakuan perjanjian kontrak. Sehingga terhadap pemutusan hubungan kerja yang dilakukan terhadap Abdul Hakim, haruslah disertai dengan pembayaran uang pesangon.

Dugaan Hakim akhirnya terbukti. MA dalam Putusan Kasasi Nomor 1037 K/Pdt.Sus-PHI/2018 tanggal 30 Nopember 2018, telah menghilangkan besaran upah proses yang diputuskan PHI. Hakim hanya dinyatakan berhak atas uang pesangon saja yang nilainya sebesar Rp.54 juta, tuturnya sesaat sebelum persidangan di MK dengan agenda pembacaan putusan uji materi yang diajukannya tersebut.

Dalam Putusan bernomor 72/PUU-XVI/2018 itu, MK menyatakan telah menguji ketentuan Pasal 59 ayat (7) UU Ketenagakerjaan sebanyak empat kali, yakni dalam Perkara Nomor 96/PUU-XI/2013, Perkara Nomor 7/PUU-XII/2014, Perkara Nomor 99/PUU-XIV/2016, dan Perkara Nomor 100/PUU-XV/2017. Sehingga menurut MK, isu hukum yang dipermasalahkan Hakim selaku Pemohon telah jelas dan tidak bertentangan dengan UUD 1945, terang Anggota Majelis Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams.

Sehingga menurut Wahiduddin, Abdul Hakim tidak dapat memohonkan pengujian kembali atas Pasal 59 ayat (7) UU Ketenagakerjaan, karena norma yang dijadikan dasar pengujian sudah pernah dipertimbangkan oleh MK. “Permohonan Pemohon tidak dapat diajukan kembali,” ujar Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman membacakan putusan.

Sementara itu, MA pada 18 Nopember lalu, telah memberlakukan Surat Edaran (SE) Nomor 3 Tahun 2018, yang mengatur mengenai upah proses selama menunggu putusan dari pengadilan hubungan industrial bagi pekerja yang semula diperjanjikan dengan perjanjian kerja kontrak menjadi pekerja tetap. Menurut MA, dalam hal terjadi perubahan status pekerja kontrak menjadi pekerja tetap, maka apabila terjadi pemutusan hubungan kerja, terhadapnya tidak berhak atas upah proses. Aturan MA tersebut, makin mempertegas penghilangan upah proses bagi pekerja yang diputuskan hubungan kerjanya akibat perubahan status kontrak menjadi pekerja tetap. (Haf)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of