Kamis, 19 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
783

Nahkoda dan Crew Kapal Tuntut Pesangon, PHI Kabulkan Sebagian

Meski diikat dengan Perjanjian Kerja Laut yang pengaturannya diatur Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Undang-Undang Pelayaran, namun penyelesaian atas perselisihan yang timbul dapat diselesaikan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

Ilustrasi.

Samarinda | Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh PT. Onasis Indonesia dan PT. Royal Asia Maritim terhadap lima orang Pekerjanya yang terdiri dari Nahkoda dan Crew Kapal, dinilai oleh PHI Samarinda haruslah disertai dengan pembayaran uang kompensasi pesangon sebesar dua kali ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sebab, menurut Majelis Hakim yang diketuai oleh Hakim Ahmad Rasyid Purba, terbukti antara kedua perusahaan dengan kelima orang Pekerjanya tersebut, mempunyai hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Laut (PKL), Surat Mutasi, dan Salary Report yang terungkap di persidangan. Rasyid juga menilai, sesungguhnya PKL pengaturannya diatur dalam KUHD dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008.

Lebih lanjut ia mengatakan, dalam menilai isi PKL haruslah mengesampingkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. “Dalam hal ini berlaku azas metaprinciple yang mengatakan lex posterior generalis, non derogat legi priori specialis, artinya undang-undang yang terbit kemudian yang generalis (bersifat umum) tidak mengalahkan (mengesampingkan) pendahulunya,” ujar Rasyid, Rabu (12/9/2018) lalu.

Namun, terang Rasyid, dengan berakhirnya PKL maka hubungan hukum yang menyangkut ketenagakerjaan diantara para pihak, sudah tidak ada lagi. Akan tetapi, oleh karena para pihak sebelumnya telah terbukti terikat dalam hubungan kerja yang memenuhi unsur-unsur dalam hubungan kerja, maka terhadap tindakan pengakhiran hubungan kerja sepihak yang dilakukan oleh Perusahaan, Pekerja berhak atas pembayaran pesangon.

“Majelis Hakim memutuskan bahwa uang kompensasi yang harus diterima oleh Para Penggugat sebagaimana diamanatkan Pasal 164 ayat (3), yaitu memperoleh uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003,” tegas Rasyid membacakan pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Smr. (Haf)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of