Type to search

Jaminan Sosial

Perpres 82/2018 Soal Kesehatan Dianggap Masih Persulit Pekerja

Share

Sudah empat kali, Pemerintah mengubah Peraturan tentang Jaminan Kesehatan. Pemerintah sebut aturan turunan dari dua undang-undang soal jaminan sosial itu, harus terus disempurnakan demi meningkatkan kualitas dan kesinambungan program Jaminan Kesehatan.

Ilustrasi. (foto: jurnalsocialsecurity.com)

Jakarta | Pemerintah kembali merevisi Peraturan Presiden (Perpres) tentang Jaminan Kesehatan yang sebelumnya diatur dalam Perpres Nomor 28 Tahun 2016. Sebagai pengaturan turunan dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 itu, Perpres Nomor 82 Tahun 2018 itu terdiri dari 108 pasal, yang diantaranya mengatur manfaat jaminan kesehatan bagi Pekerja yang telah diputuskan hubungan kerjanya oleh Pengusaha.

Dalam Pasal 27 ayat (1), dinyatakan, “Peserta PPU yang mengalami PHK tetap memperoleh hak Manfaat Jaminan Kesehatan paling lama 6 (enam) bulan sejak di PHK, tanpa membayar Iuran.” Pasal tersebut seolah-olah memberi ‘angin segar’ bagi Pekerja sebagai Peserta Penerima Upah (PPU) yang diputuskan hubungan kerjanya.

Namun ternyata menimbulkan beberapa permasalahan. Pertama, meskipun dalam ketentuan ayat (3) mengharuskan Pekerja dan Pengusaha membayar iuran kesehatan selama menunggu proses penyelesaian pemutusan hubungan kerja sampai dengan adanya putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Akan tetapi fakta atas ragamnya penyebab PHK sepihak dapat menjadi salah satu alasan bagi Pengusaha untuk menghindar dari kewajiban membayar iuran.

Kedua, PHK-nya pun harus dibuktikan dengan putusan pengadilan sesuai dengan ayat (2) dalam Pasal 27. Ketentuan tersebut hanya mempersyaratkan kriteria PHK, tetapi tidak menentukan siapa yang diwajibkan untuk menyampaikan salinan putusan pengadilan tersebut ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Pekerja atau Pengusaha?

Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Muhammad Hafidz, menilai, Perpres 82/2018 seharusnya menetapkan aturan pemberian manfaat Jaminan Kesehatan yang tidak mempersulit Pekerja. Dengan memberikan syarat harus ada putusan pengadilan atau bahkan mengharapkan Pengusaha tetap membayar iuran setelah memutuskan hubungan kerja secara sepihak, sama saja seperti jatuh ketiban tangga, ujar Hafidz, Kamis (20/12) kemarin.

Menurutnya, Pemerintah wajib mengalihkan status kepesertaan BPJS Kesehatan Pekerja yang diputuskan hubungan kerjanya oleh Pengusaha menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari negara, dengan syarat pemberitahuan secara tertulis ke BPJS Kesehatan. “Pekerja cukup memberitahukan saja secara tertulis,” ujarnya. Setelah itu, lanjut Hafidz, pegawai BPJS Kesehatan melakukan klarifikasi ke Pengusaha, untuk memastikan kebenaran keterangan dari Pekerja.

“Jadi Pekerja tetap mendapatkan manfaat jaminan kesehatan walau ia sedang bersengketa dengan Pengusaha di pengadilan,” tukas Hafidz. Langkah tersebut, dinilainya justru sebagai upaya pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara, dengan tidak mempersulit Pekerja dan tidak juga memberatkan Pengusaha. Jika negara tidak ingin terbebani dengan membayar iuran kesehatan Pekerja yang ter-PHK, ya segera carikan mereka pekerjaan, agar bisa bekerja dan membayar iuran kesehatan, bahkan mampu membayar pajak, tambahnya. (Hak)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *