Type to search

Berita

Perusahaan Dinyatakan Pailit, MA: PHI Tak Berwenang Tetapkan Pesangon

Share

Dalam kepailitan, Pekerja yang bekerja pada Perusahaan yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan, hanya dapat mengajukan tuntutan pembayaran uang pesangon dan hak-hak lainnya kepada Kurator.

Aksi demo buruh PT. Starlight Prima Thermoplas. (foto: lpmarena.com)

Jakarta | Meskipun Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Yogyakarta mengabulkan gugatan Antonius Supriyana, dkk, namun akhirnya Mahkamah Agung (MA) menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara pemutusan hubungan kerja yang dialami mantan Pekerja PT. Starlight Prima Thermoplast tersebut.

Dalam Putusan Kasasi Nomor 969 K/Pdt.Sus-PHI/2018, yang dibacakan Kamis, (8/11) lalu itu, MA menilai tuntutan Antonius dan kawan-kawan  yang meminta pembayaran uang pesangon, haruslah ditujukan kepada Kurator PT. Starlight Prima Thermoplast. Majelis Hakim Agung yang diketuai oleh Hakim Sudrajad Dimyati itu, berpegangan pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan.

Adapun pasal tersebut menyatakan, “Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap Kurator”. Sehingga, menurut Dimyati, seharusnya tuntutan pembayaran uang pesangon dan hak-hak lain yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan, diajukan Antonius, dkk ke Kurator dengan mendaftarkan tagihannya untuk dicocokkan atau diverifikasi dalam sebuah rapat kreditur. Sebab, PT. Starlight Prima Thermoplast telah dinyatakan pailit terhitung sejak tanggal 21 April 2017 oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

“Pengadilan Hubungan Industrial tidak berwenang memeriksa dan mengadili terhadap pihak yang telah dinyatakan pailit,” ujar Dimyati membacakan pertimbangan hukum yang didampingi oleh Hakim Sugeng Santoso dan Fauzan. Dan atas pertimbangan hukum tersebut, lanjut Dimyati, maka Putusan PHI Yogyakarta Nomor 15/Pdt.Sus- PHI/2018/PN.Yyk., tanggal 8 Agustus2018, yang menetapkan besaran uang pesangon kepada Antonius, dkk, haruslah dibatalkan.

Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Muhammad Hafidz mengatakan, putusan MA sudah tepat. Ia menilai, seluruh tuntutan yang ditujukan kepada pihak yang telah dinyatakan pailit, haruslah dinyatakan gugur demi hukum. Sehingga atas putusan pailit tersebut, maka Kurator dapat mewakili Perusahaan yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga untuk memutuskan hubungan kerja dengan Pekerja, termasuk menetapkan hak-hak Pekerja sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Namun menurut Hafidz, batas waktu perhitungan masa kerja bagi Pekerja yang diputuskan hubungan kerjanya karena kepailitan harus dihitung 45 setelah adanya pemberitahuan dari Kurator. “Perhitungan besaran uang pesangon dan upah Pekerja harus dihitung hingga hari ke-45 setelah ia menerima pemberitahuan PHK dari Kurator, dan harus sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan. Jika tidak, maka Pekerja dapat mengajukan gugatan renvoi terhadap Kurator di Pengadilan Niaga setempat,” ujarnya, Kamis (20/12) kemarin.

Hafidz juga menyatakan, Kurator wajib mendahulukan pembayaran upah Pekerja sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 67/PUU-XI/2013. Setelahnya baru pembayaran terhadap kreditor pemegang jaminan gadai, fidusia atau hak tanggungan, dan kemudian pembayaran pajak negara serta uang pesangon, lalu kreditur konkuren. “Intinya, pembayaran yang didahulukan pertama kali, ya sebenarnya upahnya kurator, baru yang lain,” seloroh Hafidz sambil tersenyum. (Hak)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *