Rabu, 18 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
42

Bukan Anggota Serikat Pekerja, Gugatan Pembantu Sekolah Tidak Dapat Diterima

Ilustrasi. (gambar: playbuzz.com)

Hanya karena akan ada pergantian pembantu laki-laki, Kepala Sekolah berhentikan pegawai perempuannya secara sepihak.

Merasa telah bekerja sejak 18 Juli 2014, Juminah yang kesehariannya menjadi pembantu di Sekolah Dasar (SD) Budi Mulia Pangkalpinang, menolak diputuskan hubungan kerjanya secara sepihak terhitung tanggal 9 Juni 2018 lalu. Menurut Juminah dalam gugatannya, alasan bahwa Kepala Sekolah dalam memberhentikannya karena ingin menggantikannya  dengan pembantu laki-laki, bermuatan diskriminasi.

Terlebih menurut Juminah, ia diberhentikan tanpa pemberian uang pesangon. Padahal selama ia bekerja, pihak sekolah hanya memberikannya upah sebulan hanya Rp1,6 juta. Besaran upah tersebut, tidak sesuai dengan ketentuan pemberlakuan upah minimum provinsi yang berlaku sebesar Rp2,7 juta perbulan. Sehingga, Juminah menggugat Yayasan Pendidikan Budi Mulia Lourdes ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang.

Melalui kuasa hukumnya dari Serikat Pekerja, ia menuntut agar pihak yayasan dihukum untuk membayar kekurangan upah selama bekerja 4 (empat) tahun sebesar Rp34,2 juta. Juminah juga meminta pembayaran uang pesangon berdasarkan Pasal 169 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dan uang tunjangan hari raya tahun 2018 yang belum dibayarkan oleh pihak yayasan, sejumlah Rp40,7 juta.

Menanggapi gugatan Juminah, pihak yayasan mengajukan keberatan. Juminah dianggap keliru dalam mendudukan yayasan sebagai Tergugat. Sebab, perjanjian kerja yang pernah ditanda tangani Juminah adalah dengan Kepala SD Budi Mulia, bukan dengan Yayasan Pendidikan Budi Mulia. Selain itu, PHI Pangkalpinang juga dianggap tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan yang diajukan Juminah, karena keberadaan Yayasan ada di Jakarta.

Terhadap gugatan Juminah yang diregister dalam Perkara Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Pgp, Majelis Hakim PHI Pangkapinang yang diketuai oleh Hotma EP Sipahutar, menilai gugatan Juminah yang diajukan melalui Serikat Pekerja tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing). Dalam pertimbangan hukumnya, Hotma menyebut Juminah tidak dapat membuktikan dirinya sebagai anggota Serikat Pekerja yang ia tunjuk sebagai Kuasa Hukumnya.

Sehingga Serikat Pekerja yang ditunjuk oleh Juminah, dinilai tidak memiliki kapasitas untuk dapat bertindak sebagai Kuasa Hukum sebagaimana ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, dan gugatan Juminah haruslah dinyatakan tidak memenuhi syarat formil. “Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvakelijke verklaard),” ujar Hotma, Kamis (6/12/2018) dengan didampingi Hakim Eko Pramono dan Jasriandi. (Haf)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of