Senin, 26 Agustus 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
15

Ini Cara Gubernur Jawa Barat Atasi Upah Jomplang

Ilustrasi.

Beberapa tahun terakhir, besaran upah minimum di Karawang, Jawa Barat, disebut-sebut berada pada posisi tertinggi se-Indonesia. Tak ingin investasi industri beralih ke daerah lain, begini cara Ridwan Kamil mengatasinya.

Akibat dari semakin tingginya besaran upah di suatu daerah, maka berdampak pada berpindahnya industri pengolahan ke daerah lainnya, meskipun hal tersebut bukanlah satu-satunya alasan bagi pengusaha. Besaran upah yang diterima pekerja di Karawang dan Bekasi, sangat jomplang dengan upah yang berlaku di bagian selatan Jawa Barat, yakni Pangandaran.

Kondisi tersebut, mendorong Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, untuk melakukan pemerataan kawasan industri di bagian utara ke Majalengka, Subang dan Cirebon sebagai daerah yang berdekatan dengan bandar udara atau pelabuhan. “Sementara yang padat karya bisa geser ke daerah yang lebih memadai,” ujarnya dihadapan para wartawan di Gedung Sate, Rabu (23/1) kemarin.

Dipilihnya daerah yang akan dialokasikan untuk kawasan industri, lebih dekat dengan bandara dan pelabuhan agar mempermudah lalu lintas barang. Emil, sapaan akrab dari Ridwan Kamil, menilai kawasan industri yang berada di Karawang dan Bekasi lebih tepat diperuntukkan bagi industri padat modal, sedangkan industri padat karya yang membutuhkan jumlah tenaga kerja lebih banyak, akan sulit bertahan dengan besaran upah yang semakin tinggi, jelasnya.

“Pada dasarnya kalau ada sebuah peristiwa politik, keputusan-keputusan (besaran) upah ini akan menyebabkan kejomplangan. Karawang tinggi sekali, Pangandaran dan Banjar sangat rendah. Apalagi khususnya yang padat karya memang terbatas, nanti kita atur tata ruangnya lagi,” ungkap Emil. Lebih lanjut ia mengatakan, akan dilakukan relokasi perusahaan-perusahaan yang berada di pinggiran sungai Citarum, dan akan dipindah ke wilayah pelabuhan Patimban.

“Seharusnya gagasan ini didukung oleh pengusaha, disana kalau mau ekspor bisa lebih dekat dengan pelabuhan atau bandara,” tambahnya. Ia juga berharap, tahun 2020, rencana tersebut sudah bisa dieksekusi. Untuk tahun 2019 ini, dia memperkirakan rencana relokasi industri tersebut akan mulai dibahas. (Hak)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of