Type to search

Berita

MA Dinilai Keliru Persamakan Perjanjian Bersama Seperti Putusan Pengadilan

Share

Setiap perundingan yang mencapai kata sepakat, maka terhadap hal-hal yang disepakati haruslah dibuat tertulis dalam Perjanjian Bersama. Lalu bagaimana jika perjanjian tersebut, isinya lebih rendah dari ketentuan perundang-undangan?

Dianggap telah menyepakati Perjanjian Bersama (PB) mengenai besaran kompensasi yang akan diberikan oleh PT. Sentra Info Bisnis Konsultama, akhirnya gugatan Ramzanullah yang menuntut pembayaran uang pesangon sebesar Rp76,3 juta, ditolak oleh Mahkamah Agung (MA). Dalam Putusan Nomor 788 K/Pdt.Sus-PHI/2018 itu, MA membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menghukum perusahaan jasa pemasangan iklan tersebut untuk membayar kekurangan uang pesangon.

Menurut Hakim Agung Ibrahim, seharusnya PHI Jakarta Pusat mempertimbangkan keberadaan bukti PB yang telah di sepakati kedua belah pihak. Dalam perjanjian itu, Ramzanullah sepakat untuk diberikan uang pesangon sebesar Rp9 juta. “Apabila bukti-bukti tersebut dipertimbangkan maka diperoleh fakta hukum telah terjadi Perjanjian Bersama dan telah dibayar oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Perjanjian Bersama tersebut sama dengan putusan pengadilan,” ujar Ibrahim, Jum’at (21/9/2018) lalu.

Atas pertimbangan hukum tersebut, PT. Sentra tidak mempunyai kewajiban hukum apapun kepada Ramzanullah, termasuk kewajiban untuk membayar kekurangan uang pesangon yang sebelumnya diputus oleh PHI sebesar Rp31,1 juta. “Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 65/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.JKT.PST, tanggal 2 Agustus 2017,” lanjut Ibrahim.

Ditempat terpisah, Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Muhammad Hafidz memandang keliru putusan MA tersebut. Menurutnya, setiap perjanjian yang isinya lebih rendah dari undang-undang, maka seharusnya dianggap batal demi hukum. “Jika dibolehkan adanya perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang, maka hukum di negara ini bisa rusak,” tegasnya, Jum’at (18/1) lalu.

Lebih lanjut ia mengatakan, meskipun ada asas kebebasan berkontrak, tetapi bukan berarti asas itu membolehkan siapapun untuk memperjanjikan hal yang melanggar undang-undang. Hafidz juga menegaskan, pengadilan boleh menetapkan sesuatu yang tidak diatur oleh undang-undang. “Nah soal pesangon-kan sudah diatur secara rigid dalam UU Ketenagakerjaan. Jadi tidak boleh ada kesepakatan atau perjanjian yang isinya membolehkan nilai pesangon dibawah besaran yang sudah ditetapkan undang-undang,” tandas Hafidz. (Hak)

Hits: 83

1 Comment

  1. TRI PUSPITAL 21 Januari 2019

    ini dilematis lagi PB, lain diperusahaan buat PB tapi bukan buat eksekusi nilai kompensasi tapi PB buat eksekusi PHK akibat tindakan disiplin yang sdh bertahun – tahun ini rejim apa hukum ini yaa

    Balas

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *