Type to search

Sekitar Kita

MK Periksa Sembilan Perkara Uji Materi UU Ketenagakerjaan Sepanjang 2018

Share

Disebut-sebut layak untuk segera dilakukan revisi oleh beberapa kalangan, di tahun 2018 terdapat sembilan perkara pengujian Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Sebanyak 3 (tiga) isu dari sembilan perkara pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada kurun waktu tahun 2018, diantaranya dua perkara terkait dengan pasal perjanjian kerja waktu tertentu (kontrak), empat perkara pasal pesangon pensiun, dua perkara pasal pesangon sakit berkepanjangan, dan satu perkara pasal perhitungan masa kerja pemberian pesangon.

Tiga perkara pengujian telah diputus dan ditolak oleh MK, yakni pengujian Pasal 59 ayat (1) dalam Perkara Nomor 6/PUU-XVI/2018, Pasal 167 ayat (3) dalam Perkara Nomor 46/PUU-XVI/2018 dan 68/PUU-XVI/2018. Sedangkan dua perkara yang dinyatakan tidak dapat diterima oleh MK adalah pengujian Pasal 172 dalam Perkara Nomor 42/PUU-XVI/2018, dan Pasal 59 ayat (7) dalam perkara Nomor 72/PUU-XVI/2018. Serta satu perkara yang dinyatakan bukan kewenangan MK, yaitu pengujian Pasal 167 ayat (3) dalam perkara Nomor 75/PUU-XVI/2018.

Dari sembilan perkara yang diperiksa MK, dua perkara diajukan oleh pengusaha yaitu PT. Manito World mempersoalkan pasal tentang syarat keharusan adanya bukti rekam medis apabila pekerja diputuskan hubungan kerjanya karena sakit berkepanjangan. Dalam Perkara Nomor 42/PUU-XVI/2018, MK telah menyatakan tidak dapat menerima pengujian tersebut. Kemudian Kim Nam Hyun selaku Direktur, mengajukan kembali pengujian Pasal 172 UU Ketenagakerjaan dalam Perkara Nomor 77/PUU-XVI/2018, dan hingga kini masih belum diputus oleh MK.

Tujuh perkara lainnya diajukan oleh kalangan pekerja/serikat pekerja. Tercatat sebanyak tiga perkara dengan pengujian pasal yang sama, yakni Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan dimohonkan oleh Forum Perjuangan Pensiunan BNI. Melalui ketua forumnya dalam Perkara Nomor 68, 75, dan 100/PUU-XVI/2018, Martinus Nuroso walau sebanyak dua kali ditolak oleh MK, namun tak kenal lelah dalam memperjuangkan nasib ribuan karyawan pensiunan yang perhitungan uang pesangonnya dianggap tidak memenuhi asas kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Tak hanya persoalan pengaturan uang pensiun, pasal terkait penerapan perjanjian kerja waktu tertentu (kontrak) juga dipersoalkan oleh Abdul Hakim dalam dua perkara yang berbeda. Permohonan yang diregister dalam Perkara Nomor 6/PUU-XVI/2018, Hakim yang diputuskan hubungan kerjanya secara sepihak oleh pengusaha dengan alasan masa kontraknya telah berakhir, menganggap ketiadaan kewajiban bagi Dinas Tenaga Kerja untuk memeriksa setiap perjanjian kontrak, menjadi pintu masuk bagi pengusaha untuk melakukan penyimpangan Pasal 59 ayat (1) UU Ketenagakerjaan.

Selain itu, Hakim juga keberatan dengan beberapa Putusan Mahkamah Agung (MA) yang menghilangkan kewajiban pembayaran upah proses oleh pengusaha selama menunggu putusan pengadilan yang menyatakan perubahan status pekerja kontrak menjadi tetap. Akan tetapi, Perkara Nomor 72/PUU-XVI/2018 tersebut, dinyatakan tidak dapat diterima, karena pasal yang diuji dan batu uji yang digunakan oleh Hakim telah pernah diperiksa sebelumnya oleh MK.

Masih tersisa tiga perkara yang belum diputus oleh MK, yaitu pengujian yang diajukan oleh PT. Manito World terkait Pasal 172, Forum Perjuangan Pensiunan BNI tentang pengujian Pasal 167 ayat (3), dan uji Pasal 156 ayat (2) yang dimohonkan oleh Ester Fransisca Nuban. (Haf)

Hits: 162

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *