Type to search

Jaminan Sosial

Pemerintah Beri Waktu Perpanjangan, RS Tetap Dapat Layani Peserta Jaminan Sosial

Share

Guna lindungi masyarakat, Menteri Kesehatan dan Dirut BPJS Kesehatan sepakati perpanjangan kerja sama bagi rumah sakit yang belum terakreditasi.

Rumah sakit yang sebelumnya telah dinyatakan belum memenuhi syarat akreditas yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015, tetap dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, hingga 6 bulan ke depan.

BPJS Kesehatan melalui siaran persnya, Senin (7/1) kemarin, menyatakan kewajiban rumah sakit untuk memenuhi syarat akreditas merupakan bentuk perlindungan pemerintah dalam memenuhi hak setiap warga negara, agar mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan bermutu oleh fasilitas pelayanan kesehatan sesuai amanat Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945.

“Kegiatan ini dilaksanakan menggunakan standar akreditasi berupa instrumen yang mengintegrasikan kegiatan tata kelola manajemen dan tata kelola klinis, guna meningkatkan mutu pelayanan RS dengan memperhatikan keselamatan pasien, serta meningkatkan profesionalisme RS Indonesia di mata internasional,” tegas Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris.

Ia juga menyebut, pemenuhan terhadap syarat akreditasi rumah sakit harusnya sudah diberlakukan sejak awal tahun 2014. Namun setelah banyak mempeertimbangkan segala sesuatunya, maka diperpanjang hingga tanggal 1 Januari 2019.

Menteri Kesehatan Nila Moeloek menerangkan bahwa dirinya telah mengeluarkan dua surat rekomendasi perpanjangan kontrak kerja sama bagi rumah sakit yang belum terakreditasi. “Kemenkes memberi kesempatan kepada RS yang belum melaksanakan akreditasi untuk melakukan pembenahan dan perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, katanya.

“Masyarakat tidak perlu khawatir. Ini hanya masa transisi saja. Terdapat penundaan kewajiban akreditasi  rumah  sakit  sampai pertengahan  2019  nanti.  Kami  berharap  rumah  sakit  bisa memanfaatkan  toleransi  yang  diberikan  pemerintah  tersebut  untuk  segera  menyelesaikan akreditasinya”, ujar Fachmi. (Haf)

Hits: 2

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Up