Type to search

Berita

Terbitkan Bukti Pencatatan Serikat Pekerja, Disnaker Digugat Pengusaha

Share

Tak terima sebagian nama perusahaannya digunakan menjadi nama serikat pekerja yang para pengurusnya bukan pekerja pada perusahaan tersebut, Kepala Disnaker diminta batalkan Tanda Bukti Pencatatan yang diterbitkannya.

Dinilai telah menerbitkan Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja secara tidak sah dan cacat hukum, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Pekanbaru digugat oleh PT. Bank Sahabat Sampoerna ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru. Perusahaan perbankan tersebut, menganggap Disnaker telah melanggar asas kepastian hukum, tidak diskriminatif, kecermatan dan pelayanan yang baik.

Anggapan demikian, menurut PT. Bank Sahabat Sampoerna dalam surat gugatannya bertanggal 27 Juli 2018, disebabkan tidak adanya jawaban dari Disnaker atas surat tanggapan keberatan penggunaan nama perusahaan yang menjadi bagian dari nama serikat pekerja yang disahkan dalam tanda bukti pencatatan. Seharusnya, karyawan Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati tidak menggunakan nama Sahabat Sampoerna dalam menetapkan nama serikat pekerjanya, yakni Serikat Pekerja Karyawan Sahabat Sampoerna (SP KSS).

Perusahan berdalih, antara PT. Bank Sahabat Sampoerna dengan Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati adalah dua badan hukum yang berbeda. Penggunaan nama Serikat Pekerja Karyawan Sahabat Sampoerna akan menjadi hambatan bagi pekerja PT. Bank Sahabat Sampoerna yang hendak mendirikan serikat pekerja dengan mencantumkan nama Bank Sahabat Sampoerna.

Sebab, dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, nama serikat pekerja yang didirikan baru pertama kali, tidak boleh sama dengan serikat buruh yang telah dicatatkan terlebih dahulu. “Dengan dicatatkan SP KSS oleh Tergugat, akan menutup kemungkinan karyawan Penggugat (PT. Bank Sahabat Sampoerna) sendiri apabila akan membentuk Serikat Pekerja dengan nama sesuai nama perusahaan tempat mereka bekerja (Sahabat Sampoerna)”, dalil gugatan PT. Bank Sahabat Sampoerna.

Menanggapi dalil gugatan yang diregister dengan Nomor 37/G/2018/PTUN.PBR tersebut, Majelis Hakim PTUN Pekanbaru yang diketuai oleh Hakim Herman Baeha menilai, dalil gugatan PT. Bank Sahabat Sampoerna belum terjadi atau tidak nyata (abstrak). “Menurut pendapat Majelis Hakim, dalil tersebut adalah sesuatu yang masih berbentuk abstrak/tidak nyata atau belum terjadi sehingga tidak menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat atas terbitnya objek sengketa a quo,” ujar Herman, Senin (26/11/2018) lalu.

Atas pertimbangan hukum tersebut, Herman berpendapat bahwa PT. Bank Sahabat Sampoerna tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanda bukti pencatatan yang dikeluarkan oleh Kepala Disnaker Kota Pekanbaru. Sehingga untuk selanjutnya menurut Herman, gugatan PT. Bank Sahabat Sampoerna yang meminta agar Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja Karyawan Sahabat Sampoerna dinyatakan batal atau tidak sah, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. (Haf)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *