Minggu, 21 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
5

Warga Surabaya Mempersoalkan Kewajiban Menjadi Peserta BPJS di MK

Ilustrasi. (foto: sains.kompas.com)

Merasa diancam akan diberikan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik karena tidak menjadi peserta jaminan sosial yang bersifat wajib, akhirnya seorang warga Surabaya menggugat UU BPJS ke Mahkamah Konstitusi.

Bagi setiap warga negara yang tidak ikut dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), akan dikenai sanksi berupa penghentian pelayanan publik, seperti tidak dapat memproses izin usaha, izin mendirikan bangunan, dan mengajukan permohonan sertifikasi kepemilikan tanah serta bangunan.

Aturan tersebut, termuat dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Karena, kepesertaan menjadi Peserta BPJS bersifat wajib, dan harus diikuti oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali. Sifat wajib itulah yang dipersoalkan oleh Nur Ana Apfianti, Selasa (8/1) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam tuntutannya, Apfianti meminta kewajiban menjadi peserta BPJS dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

Menurutnya, jika kepesertaan BPJS adalah program yang tidak berbeda dengan asuransi sosial pada umumnya serta bersifat wajib. Maka seharusnya negara melarang keberadaan perusahaan asuransi swasta lainnya yang menjual program yang sama dengan BPJS, khususnya BPJS Kesehatan.

Apfianti juga menyoal dasar pemikiran pembuat undang-undang, yang apabila UU BPJS bertujuan membantu rakyat miskin agar mendapatkan pelayanan kesehatan yang murah atau bahkan gratis, maka seharusnya kewajiban menjadi peserta BPJS Kesehatan hanya untuk orang yang tidak berkemampuan membeli asuransi swasta dengan premi yang mahal.

Kurang optimalnya pelayanan kesehatan pada rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, juga menjadi alasan Aprianti mengajukan uji materi Pasal 14 UU 24/2011 ke MK, yang mewajibkan setiap orang termasuk orang asing yang bekerja di Indonesia menjadi peserta BPJS.

Dalam prakteknya, jelas Apfianti, BPJS Kesehatan menerapkan rujukan berjenjang, sehingga peserta BPJS tidak dapat langsung memilih rumah sakit dengan tipe A, karena harus mendapatkan rujukan dari fasilitas kesehatan, berupa puskesmas atau klinik, kemudian baru dirujuk ke rumah sakit tipe C terlebih dahulu, jika tidak tertangani kemudian dirujuk ke rumah sakit tipe B, lalu apabila tidak mampu ditangani baru dirujuk ke rumah sakit tipe A.

Lagi pula, terang Apfianti, tidak semua jenis obat dibiayai oleh BPJS Kesehatan. Sehingga jika peserta BPJS dirawat dirumah sakit swasta dan mendapatkan obat yang tidak dibiayai oleh BPJS, maka ia harus menanggung biaya obat tersebut. Keadaan demikian berbeda dengan pelayanan yang diberikan oleh asuransi swasta, sehingga Apfianti pada akhirnya lebih memilih membeli perlindungan kesehatan dari asuransi swasta ketimbang BPJS Kesehatan. (Haf)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of