Type to search

Jaminan Sosial

Belum Ada Putusan Pengadilan, Buruh: Kok Layanan Kesehatannya Diputus?

Share

Ketiadaan putusan pengadilan atas kasus pemutusan hubungan kerja sepihak antara pekerja dengan pengusaha, seharusnya tidak mengakibatkan penghentian layanan jaminan kesehatan.

Kementerian Ketenagakerjaan yang diwakili oleh Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Hubungan Industrial John W Daniel Saragih, menerima perwakilan buruh dari PT. Freeport, PT. Dada Tools, PT. Outdoor dan PT. First Nasional, Senin (18/2) siang tadi. Mereka diantaranya mempersoalkan penghentian layanan jaminan kesehatan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Pasalnya, menurut perwakilan buruh Alin, hingga saat ini belum ada putusan pengadilan yang menyatakan hubungan kerja antara para buruh dengan pengusaha, terputus.

Tidak adanya putusan pengadilan tersebut, seharusnya tidak membuat BPJS Kesehatan menghentikan layanannya. Alin menduga, penghentian layanan oleh BPJS telah bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018. Dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a disebutkan, bahwa pekerja yang diputuskan hubungan kerjanya tetap mendapatkan pelayanan kesehatan paling lama enam bulan sejak ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

“Ada enggak, upaya dari BPJS Kesehatan menekan perusahaan untuk membayar iuran kesehatan, karena hingga kini belum ada putusan pengadilan. Kami belum diputus hubungan kerjanya oleh pengadilan tetapi hak-haknya sudah diputus oleh BPJS,” tanya Alin. Ia menilai, selama ini BPJS seperti pihak yang hanya mengaktifkan dan menon-aktifkan kepesertaan. Padahal, lanjut Alin, BPJS memiliki fungsi pengawasan dan penindakan bersama Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan serta Kejaksaan terhadap pelanggaran penerapan jaminan sosial.

Dalam Pasal 97 ayat (3) Perpres 82/2018, dikatakan, bahwa BPJS Kesehatan dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan Peserta dan Pemberi Kerja dapat bekerjasama dengan Pengawas Ketenagakerjaan dan Jaksa Pengacara Negara.

Terkait dengan persoalan tersebut, perwakilan dari BPJS Kesehatan menyatakan pihaknya terkendala dengan peraturan yang tidak bisa mendorong perusahaan untuk tetap membayarkan iuran kesehatan, apabila sengketa status hubungan kerjanya belum ada putusan dari pengadilan. Terhadap kebuntuan tersebut, Saragih berjanji akan melaporkan permasalahan yang dihadapi para buruh terkait penghentian layanan kesehatan kepada Menteri Ketenagakerjaan.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *