Type to search

Sekitar Kita

Buruh Empat Perusahaan, Hari Ini Tagih Janji Menteri Ketenagakerjaan

Share

Belum penuhi janji, buruh PT. Freeport, PT. Dada Tools, PT. Outdoor dan PT. First Nasional akan menggelar aksi di depan gedung Kementerian Ketenagakerjaan.

Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri dinilai belum memenuhi janjinya untuk memanggil keempat perusahaan yang telah memutuskan hubungan kerja secara sepihak dan sewenang-wenang. Untuk itu, sekitar seribuan buruh dari empat perusahaan akan menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Kementerian Ketenagakerjaan, Jl. MT. Haryono, Jakarta, Senin (18/2) siang ini.

Seperti kita ketahui, lebih dari 8.000 buruh PT. Freeport Indonesia diputuskan hubungan kerja secara sepihak sejak dua tahun yang lalu. Ada juga seribuan buruh PT. Dada Tools yang ditinggalkan begitu saja oleh pemiliknya, tanpa adanya pemberian uang pesangon. Belum lagi buruh PT. Outdoors Network dan buruh PT. First National Glassware yang diputuskan hubungan kerjanya tanpa ijin dari pengadilan.

Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Muhammad Hafidz menilai, undang-undang telah mewajibkan kepada semua pihak, termasuk perusahaan, untuk mengajukan ijin terlebih dahulu ke pengadilan, sebelum memutuskan hubungan kerja dengan pekerjanya. Dengan tidak adanya putusan pengadilan tersebut, maka pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pengusaha adalah sewenang-wenang.

“Bagi PHK yang bukan atas alasan pensiun, meninggal dunia, pengakhiran kontrak kerja atau masih masa percobaan, maka harus mendapatkan ijin terlebih dahulu dari pengadilan,” ujar Hafidz. Menurutnya, pelanggaran terhadap mekanisme PHK yang dilakukan oleh perusahaan, tidak boleh dinilai masalah kecil dan hanya prosedural semata. “Meskipun undang-undang hanya mengatur akibat hukum dari PHK tanpa ijin pengadilan, yaitu PHK-nya dianggap batal demi hukum, tetapi ini masalah serius. Ini masalah pelanggaran undang-undang yang musti ditindak tegas oleh Pemerintah,” sebutnya Minggu (17/2) kemarin.

Hafidz juga menegaskan, jika keadaan tersebut dibiarkan oleh Pemerintah, maka perusahaan akan mencoba lagi untuk melanggar aturan-aturan yang lain. “Ini sistemik dan berbahaya bagi perlidungan dan jaminan kepastian hukum pekerja,” tegasnya. Ia mengusulkan, agar Pemerintah segera membuat kajian hukum atas peristiwa PHK yang dilakukan tanpa ijin dari pengadilan, dan merumuskan sanksi yang lebih tegas bagi perusahan pelanggar aturan.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *