Type to search

Sekitar Kita

Edaran Gubernur Jawa Barat Soal Upah Sektor, Dinilai Tak Miliki Dasar Hukum

Share

Penetapan Upah Minimum Sektoral, hanya dapat dilakukan oleh Gubernur yang besarannya telah disepakati antara Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja pada Sektor Unggulan yang bersangkutan.

Gubernur Jawa Barat Mochamad Ridwan Kamil, Jum’at (25/1) lalu menerbitkan Surat Edaran Nomor 561/278/Yanbangsos, tentang kebolehan bagi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) pada tingkat Kabupaten/Kota untuk melakukan perundingan besaran Upah Minimum Sektoral (UMS) Kabupaten/Kota, apabila perusahaan pada sektor unggulan yang telah ditetapkan Dewan Pengupahan belum terbentuk asosiasinya.

Edaran tersebut, dinilai Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Muhammad Hafidz, tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Menurutnya, penetapan besaran UMSK oleh Gubernur apabila sudah ada hasil kesepakatan antara Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja pada Sektor Unggulan. “Aturan itu sudah tegas diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018,” ujarnya, Jum’at (1/2) kemarin di Jakarta.

Dalam aturan itu disebutkan: “UMSP dan/atau UMSK ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan Asosiasi Pengusaha pada Sektor dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh pada Sektor yang bersangkutan.”

Hafidz mengatakan, penetapan upah sektoral harusnya menjadi kepentingan bersama antara Pemerintah sebagai pembuat regulasi dengan Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang para wakilnya ada di Dewan Pengupahan. Lebih lanjut ia menyatakan, keharusan tertib administrasi dan prosedur dalam menetapkan besaran upah sektoral menjadi penting.

“Masing-masing pihak seharusnya patuh dan taat pada regulasi, jangan dilanggar atau sengaja dilanggar. Karena tindakan itu akan membuat celah hukum yang dapat dijadikan pintu masuk membatalkan pengaturan besaran upah sektor,” tegas Hafidz.

Ia menilai, pengaturan perundingan besaran upah sektoral yang asosiasi pengusaha pada sektor unggulannya belum terbentuk, harusnya diatur juga dalam Permenaker 15/2018. “Kalo diatur dalam Peraturan Menteri-kan ada daya ikatnya sesuai Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,” terangnya.

Dalam Pasal 15 Permenaker 15/2018, hanya mengatur apabila tidak ada Sektor Unggulan, gubernur tidak dapat menetapkan UMSK. Harusnya Pemerintah juga mengatur mekanisme ketiadaan asosiasi pengusaha pada sektor unggulan yang telah ditetapkan oleh Dewan Pengupahan, agar Pemerintah Daerah tidak sewenang-wenang mengatur sesuatu yang tidak ada payung hukumnya, tutup Hafidz.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *