Minggu, 15 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
21

Kasasi Ditolak, Seratusan Guru Pesantren Resmi Dipecat

Ilustrasi.

Meskipun berprofesi sebagai guru, akan tetapi hak dan kewajiban serta pengakhiran hubungan kerjanya haruslah mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Pemutusan hubungan kerja terhadap Arif Yosodipuro beserta 115 guru lainnya, akhirnya disahkan oleh Mahkamah Agung (MA). Para guru tersebut, dinyatakan bersalah telah melakukan aksi unjukrasa yang tidak mentaati aturan ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan. Seharusnya sebelum unjukrasa dilakukan, para guru melakukan musyawarah dan memberitahukan rencana mogok kerjanya secara tertulis.

Hakim Agung Muh. Yunus Wahab menilai, dengan tidak mengajarnya para guru dan mengenyampingkan aturan mogok kerja dalam Pasal 137, Pasal 138, Pasal 140 dan Pasal 142 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka tindakan tersebut merupakan kesalahan yang dapat diputus hubungan kerjanya dengan pemberian uang pesangon satu kali ketentuan perundang-undangan, yakni sebesar Rp2,1 miliar lebih.

Namun Yunus tidak sependapat dengan Pengurus Yayasan Pesantren Indonesia yang mengkualifikasikan tindakan mogok kerja Arif Yosodipuro, dkk sebagai mangkir dan tidak berhak mendapatkan uang pesangon. Sebab, menurut Yunus, ketidakhadiran para guru untuk memenuhi kewajiban mengajarnya, tidak disertai dengan melakukan panggilan mengajar.

Sehingga, lanjut Yunus, Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 11/Pdt.Sus-PHI.2018/PN.Bdg yang dibacakan pada tanggal 25 Juni 2018, tidak salah dalam menerapkan hukum. “Bahwa judex facti tepat dengan mempertimbangkan keadilan menyatakan pemutusan hubungan kerja mempedomani ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,” terang Yunus seperti dikutip dalam Putusan Kasasi Nomor 956 K/Pdt.Sus-PHI/2018.

Arif dan kawan-kawan dengan Pengurus Yayasan, sama-sama mengajukan permohonan kasasi ke MA. Karena keduanya sebagai Pemohon Kasasi, dan ternyata pula permohonan kasasinya ditolak, maka keduanya dihukum untuk membayar secara tanggung renteng biaya perkara pada semua tingkat peradilan sebesar lima ratus ribu rupiah.

Sebelumnya, para guru itu menggugat Yayasan sebesar Rp13 miliar di PHI Bandung. “Kami sudah mengajukan dialog ke pimpinan Ponpes, tetapi di tolak. Kami juga sudah berjuang ke Inspektorat Kementerian Agama, Kantor Kementerian Agama wilayah Indramayu, bahkan ke Kementerian Tenaga Kerja, baik pusat maupun daerah. Namun semua menemui jalan buntu,” ujar Mustakim, salah satu Penggugat yang dilansir dari laman merdeka.com, Senin (12/2/2018) lalu.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of