Rabu, 17 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
4

Kata Hakim MA, Ini Dasar Hukum Hitung Uang Pengunduran Diri

Ilustrasi. (gambar: rappler.com)

Perhitungan besaran uang kompensasi yang harus diberikan oleh pengusaha kepada pekerja dengan alasan mengundurkan diri, kerap menimbulkan polemik.

Hakim Agung Muhammad Yunus Wahab dalam Putusan Kasasi Nomor 957 K/Pdt.Sus-PHI/2018 berpendapat, dasar bagi pengusaha dalam menghitung besaran uang kompensasi pemutusan hubungan kerja bagi pekerja dengan alasan mengundurkan diri, dapat menggunakan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 78/Men/2001. Menurutnya, regulasi tersebut masih dianggap berlaku sesuai dengan ketentuan Pasal 191 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

Seluruh peraturan pelaksanaan ketenagakerjaan, dianggap tetap berlaku sepanjang belum diganti atau tidak bertentangan dengan UU 13/2003. Pasal itu dalam aturan penjelasannya, diberlakukan karena untuk mengisi kekosongan hukum yang terjadi akibat adanya perubahan undang-undang yang mengatur hukum ketenagakerjaan.

Dalam Pasal 162 ayat (2) dan Pasal 168 ayat (3) UU 13/2003, pekerja yang diputuskan hubungan kerjanya karena mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri, hanya berhak atas uang penggantian hak serta uang pisah. Uang penggantian hak diantaranya berupa uang penggantian perumahan pengobatan dan perawatan sebesar 15% dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja.

Pada prakteknya, karena pengakhiran hubungan kerja mengundurkan diri dinyatakan tidak berhak mendapatkan uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja, maka timbul pendapat yang menyatakan, pengali dari uang penggantian perumahan pengobatan dan perawatan sebesar 15% adalah dikali nol, sehingga hasilnya juga nol.

Dalam Pasal 26B huruf d Kepmenakertrans 78/2001, besaran uang penggantian perumahan pengobatan dan perawatan sebesar 15% dari upah kelipatan setahun hingga tujuh belas tahun. Atas dasar hukum tersebut, Yunus mengubah amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Kupang, yang sebelumnya menolak gugatan menjadi mengabulkan gugatan sebagian, dan menetapkan besaran uang kompensasi bagi Agtus Finiosa Taku Besi serta Jhon Frederick Adjid.

Putusan serupa juga pernah diputuskan MA dalam perkara Nomor 619 K/Pdt.Sus-PHI/2016 antara PT. Lintec Indonesia melawan Abdul Malik, dkk (178 orang), dan Putusan Nomor 1350 K/Pdt.Sus-PHI/2017 antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Lubuk Pakam melawan Sri Rezeki Safitra dan Dewi Indah Septari Nasution, yang kedua perkara diputus oleh Hakim Agung Yakup Ginting.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of