Senin, 18 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
73

Koperasi Digugat, Mandor & Petugas Kebersihan Menangkan Gugatan

Ilustrasi. (gambar: merdeka.com)

Meski bukan berstatus sebagai Perseroan Terbatas (PT), namun setiap orang perseorangan yang mempekerjakan pekerja dan memberikan upah, maka kepadanya dapat disebut perusahaan serta dapat pula dimintai pertanggungjawaban hukumnya.

Sebanyak 14 orang yang bekerja sebagai mandor dan petugas kebersihan di Koperasi Jasa Usaha Bersama Pertambangan Timah, dinyatakan berhak menerima uang pesangon, setelah Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan putusan kasasinya, Jum’at (30/11/2018) lalu. Dalam pertimbangan hukumnya, status keempat belas karyawan Koperasi tersebut, tidak dapat dipekerjakan dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).

Sebab, perjanjian kerja yang dibuat bertentangan dengan Pasal 5 dan Pasal 10 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 100 Tahun 2014. Pada saat persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Pangkal Pinang, terungkap fakta, bahwa Koperasi mempekerjakan Afandi Awaludin, dkk (14 orang) dengan perjanjian kerja harian lepas.

Menurut Hakim Surono, selaku Ketua Majelis di PHI Pangkal Pinang di dalam pertimbangan hukumnya pada Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Pgp, kegiatan yang diperintahkan kepada Awaludin dan kawan-kawannya bukanlah pekerjaan yang dapat dibolehkan untuk diperjanjikan dengan harian lepas. Sehingga status pekerja yang diputuskan hubungan kerjanya secara sepihak oleh Koperasi, haruslah dinyatakan berubah menjadi pekerja tetap.

Namun demikian, lanjut Surono, tindakan pemutuskan hubungan kerja secara sepihak terhadap para pekerja sejak akhir bulan Agustus 2016, karena adanya pengakhiran kontrak borongan antara Koperasi dengan PT. Timah, haruslah disertai dengan pembayaran uang pesangon.

Atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Kasasi MA dalam Putusan Nomor 1051 K/Pdt.Sus-PHI/2018, membenarkan alasan PHI Pangkal Pinang yang menghukum Koperasi Jasa Usaha Bersama Pertambangan Timah, untuk memberikan uang pesangon sebesar dua kali ketentuan perundang-undangan kepada Afandi Awaludin dan kawan-kawannya.

“Adalah fakta hubungan kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat dan Tergugat Irwani, Ardiansyah, Agustina, Rismiyati, Sulastri, Rosinah dan Yuni Kurniati batal demi hukum karena bertentangan dengan Pasal 5 dan Pasal 10 Kep Men 100 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sehingga tepat Judex Facti Para Penggugat di atas sebagai pegawai tetap,” ungkap Surono.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of