Senin, 26 Agustus 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
31

MA Anggap Perbedaan Pendapat Bukan Kekhilafan Hakim

Ilustrasi. (foto: merdeka.com)

Selain hukum, perjanjian yang ada dan keadilan, kebiasaan merupakan salahsatu pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan.

Tak terima gugatannya ditolak, enam mantan pekerja PT. Garuda Food Putra Putri Jaya meminta Mahkamah Agung (MA) untuk memeriksa ulang Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung. Enu Rohimat, Diyan Mawalia, Aa Yanyan Sofyan, Erna Priatna, Ali Rahman dan Yani Handayani, berharap MA dapat mengabulkan tuntutannya.

Namun, MA dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 136 PK/Pdt.Sus-PHI/2018, justru menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Enu dan kawan-kawan. Menurut Majelis Hakim yang diketuai oleh Hakim Agung Muh. Yunus Wahab, perbedaan pendapat dengan Hakim di PHI Bandung, bukan merupakan kekhilafan hakim.

Enu mempersoalkan penerapan perjanjian kerja waktu tertentu (kontrak) yang diduga Enu telah melanggar ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Sehingga dalam tuntutannya, ia meminta agar PT. Garuda Food Putra Putri Jaya diperintahkan untuk mempekerjakan kembali dirinya dan teman-temannya, serta menetapkan status hubungan kerjanya menjadi pekerja tetap.

“Sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung, perbedaan pendapat bukanlah merupakan kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf b Undang-Undang Mahkamah Agung,” ujar Yunus, Jum’at (10/08/2018) lalu.

Menurut catatan buruhonline, Majelis Hakim yang memeriksa sengketa hubungan industrial, kerap memberikan pertimbangan hukum dan putusan yang tidak sama. Semisal pendapat PHI Bandung yang mengenyampingkan Nota Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dalam kasus Guruh Yanuar dengan PT Fuji Spring Indonesia, mengenai status perjanjian kontrak.

Meski dengan pihak perusahaan yang sama, namun berbeda antara kasus Guruh Yanuar dengan kasus yang dialami oleh Fery Firmansyah. MA justru menegaskan, bahwa PHI Bandung telah keliru dalam membuat pertimbangan hukum yang mengenyampingkan keberadaan Nota Pegawai Pengawas.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of