Rabu, 13 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
386

MA Koreksi Besaran Uang Paksa (Dwangsom)

Ilustrasi.

Tuntutan yang meminta agar pengadilan memerintahkan pihak tertentu untuk melakukan sesuatu yang bukan dalam bentuk uang, dapat secara sekaligus diajukan permintaan uang paksa.

Sebagai hukuman tambahan (accesoir), keberadaan uang paksa (dwangsom) kerap menjadi salah satu tuntutan dari Pekerja yang diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Dalam prakteknya, tuntutan tersebut juga dialamatkan pada petitum yang meminta agar Perusahaan membayar sejumlah uang. Padahal, permintaan uang paksa hanya bisa dikabulkan, jika yang dituntut tidak dalam bentuk uang. Hal tersebut diatur di dalam rumusan ketentuan Pasal 611a Rv yang sama rumusan ketentuannya dengan Pasal 606a Rv yang pernah berlaku di Indonesia.

Penetapan besaran uang paksa juga bukan ditentukan tanpa alasan. Mahkamah Agung (MA) menilai Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung, yang menghukum PT. Harapan Widyatama Pertiwi untuk membayar uang paksa kepada Pekerjanya Zainal Malikun sebesar Rp500 ribu perhari, apabila lalai dalam menjalankan putusan, haruslah diperbaiki.

Sebab, menurut Hakim Agung Ibrahim, upah yang diterima Zainal hanyalah sebesar Rp.136 ribu perhari. Sehingga dalam rangka memenuhi rasa keadilan, besaran uang paksa yang telah ditetapkan PHI Bandung dalam Putusan Nomor 70/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bdg, harus diperbaiki dari Rp500 ribu menjadi Rp.200 ribu perhari.

Lebih lanjut Ibrahim menegaskan, PHI Bandung telah tepat dalam menghukum PT. Harapan Widyatama Pertiwi untuk membayar uang paksa, apabila Zainal yang merupakan pekerjanya dan sekaligus Ketua Serikat Pekerja tidak dipekerjakan kembali. Sebab dalam persidangan, telah terbukti pemutusan hubungan kerja secara sepihak terhadap Zainal, ada kaitannya dengan kegiatan keserikatpekerjaan.

“Alasan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Pemohon Kasasi terkait erat dengan kegiatan keserikatpekerjaan yang ternyata Termohon Kasasi selaku Ketua Serikat Pekerja pada perusahaan Tergugat. Penerapan hukum mempekerjakan kembali telah sesuai ketentuan Pasal 153 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,” demikian bunyi petikan Putusan Kasasi Nomor 1079 K/Pdt.Sus-PHI/2018.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of