Type to search

Sekitar Kita

Masih Bekerja, Uji Materi Pasal Pesangon Tidak Dapat Diterima

Share

Dianggap belum diberhentikan dari tempat bekerjanya, Mahkamah Konstitusi (MK) menilai, tidak ada kerugian atau potensi kerugian yang akan dialami oleh Pemohon terkait dengan pengaturan besaran uang pesangon.

Hakim Konstitusi Aswanto berpendapat, Ester Fransisca Nuban belum memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam memohonkan pengujian Pasal 156 dan Pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sebab, menurut Aswanto, Ester saat ini masih menjadi Pekerja di PT. Asih Eka Abadi.

Ester mempersoalkan besaran uang pesangon yang diatur dalam Pasal 156 UU 13/2003. Menurutnya, sejak diundangkan pada tahun 2003, Pemerintah belum pernah melakukan perubahan terhadap besaran uang pesangon. Dalam ketentuan tersebut, Pekerja yang bermasa kerja lebih dari sembilan tahun, hanya mendapatkan uang pesangon sebesar sembilan bulan upah, meskipun masa kerjanya sudah lebih dari dua puluh tahun.

Lanjut Aswanto, kejadian yang didalilkan oleh Ester dalam permohonan yang teregsiter dengan Perkara No. 101/PUU-XVI/2018 tersebut, belumlah dialami oleh Pemohon. “Tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa syarat adanya kerugian potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, tidak terpenuhi. Sebab Pemohon masih bekerja di PT. AEA,” ujarnya, Rabu (27/2) siang.

Diwakili oleh Kuasa Hukumnya Marthen Boiliu, Ester meragukan kemauan Pemerintah dalam meninjau perubahan perhitungan uang pesangon, yang diamanatkan oleh Pasal 156 ayat (5) UU Ketenagakerjaan. Dalam pasal tersebut, Pemerintah diberikan kewenangan untuk melakukan perubahan perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak melalui Peraturan Pemerintah.

“Mengadili, menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima,” tegas Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman membacakan amar putusan.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *