Type to search

Berita

PHK Adminnya, Asosiasi Pengusaha Dihukum Bayar Pesangon

Share

Terbukti adanya hubungan kerja, pengadilan perintahkan organisasi perusahaan bongkar muat untuk membayar uang pesangon kepada pekerja yang diputuskan hubungan kerjanya.

Setelah tiga tahun bekerja di bagian administrasi, Teti Sunarti diberhentikan oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI). Tak terima dengan pemberhentiannya, ia menggugat ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Atas gugatan tersebut, Pengurus Asosiasi Pengusaha Bongkar Muat dihukum untuk membayar uang pesangon, upah proses dan tunjangan hari raya tahun 2017 sebesar Rp71,2 juta.

Teti kesal, lantaran hanya ditawarkan uang pesangon sebesar Rp12 juta saat diberhentikan. Ia yang selama bekerja tidak pernah didaftarkan menjadi Peserta Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP), juga menuntut Pengurus Asosiasi untuk membayarkan premi yang seharusnya ia dapatkan sejak Januari 2014. Namun Majelis Hakim PHI Jakarta Pusat yang diketuai oleh Hakim Duta Baskara menilai tuntutan tersebut tidak dapat diterima.

Sebab menurut Duta, penetapan besaran iuran dan sejak kapan Teti Sunarti harus diikutsertakan dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan untuk mendapatkan JHT dan JP, merupakan wewenang Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan. Sehingga Duta menganjurkan, agar Teti mengadukannya ke instansi yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan setempat.

Terhadap Putusan PHI Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jkt.Pst tersebut, DPP APBMI mengajukan keberatan ke Mahkamah Agung (MA). Dalam memori kasasinya, MA diminta untuk menolak tuntutan uang pesangon, uang JHT dan JP, upah selama proses serta THR. Akan tetapi, Majelis Hakim Kasasi yang diketuai oleh Sudrajad Dimyati menyatakan terbukti adanya hubungan kerja antar keduanya.

Sehingga lanjut Dimyati, pengakhiran hubungan kerja yang bukan atas dasar kesalahan Pekerja, haruslah disertai dengan pembayaran uang pesangon, dan hak-hak lain yang seharusnya diterima. Atas pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 972 K/Pdt.Sus-PHI/2018 tersebut, Dimyati menolak permohonan kasasi dari DPP APBMI.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *