Senin, 18 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
141

PHK Sepihak Buruh Freeport, Korban Lemahnya Regulasi

Tak kunjung mendapatkan kejelasan, seratusan buruh PT. Feeport Indonesia membangun tenda dan berencana menginap diseberang Istana Merdeka. Tindakan tersebut terpaksa dilakukan, karena Pemerintah tak serius menegakkan aturan yang diundangkannya sendiri.

Meskipun belum mendapatkan ijin dari Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), tetapi PT. Freeport tetap bersikukuh memutuskan hubungan kerja secara sepihak 8 ribuan pekerjanya, dengan alasan tidak adanya lagi tempat bekerja yang terkena fourlogh. Padahal, sejak 12 Nopember 2018 lalu, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua telah menyatakan, alasan PHK karena fourlogh tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

Sebagai perusahaan tambang terbesar di Indonesia, para buruh meminta PT. Freeport mematuhi aturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. PHK sepihak sejak Mei 2017 lalu, disebut salah seorang buruh, Tri Puspital, sebagai pelanggaran terhadap Pasal 151 UU 13/2003. “Negara wajib memberikan jaminan atas hak-hak konstitusional para buruh, yaitu hak bekerja,” ujarnya, Senin (4/2) di depan Istana Merdeka, Jakarta.

Ia berharap, Pemerintah dapat segera melakukan tindakan yang bukan hanya sekedar janji-janji, terlebih sebagian besar saham perusahaan tambang itu telah menjadi milik Pemerintah. Keengganan PT. Freeport yang tidak bersedia mempekerjakan kembali ribuan buruhnya tersebut, membutuhkan campur tangan Pemerintah Pusat untuk segera mencarikan jalan keluar yang terbaik dari polemik PHK sepihak yang terjadi sejak dua tahun lalu, tegas salah satu peserta unjuk rasa.

Tidak adanya sanksi hukum bagi perusahaan pelanggar PHK sepihak, melahirkan kesewenang-wenangan bagi pengusaha maupun Pemerintah. Seharusnya, dikatakan Tri, pengusaha yang melakukan PHK tanpa ijin pengadilan harus digolongkan sebagai tindakan perampasan hak bekerja, dan bukan hanya sekedar dinyatakan batal demi hukum.

Lebih lanjut Tri mengatakan, selama memperjuangkan nasibnya di Jakarta, sudah belasan teman seperjuangannya meninggal dunia. Namun, lanjut Tri, dirinya bersama puluhan teman-temannya semakin semangat tanpa mengenal rasa lelah memperjuangkan hak dirinya dan hak seluruh pekerja PT. Freeport. “Yang kami perjuangkan bukan hanya pekerja Freeport saja, tapi perlindungan hukum di negeri ini,” tegas Tri.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of