Type to search

Bacaan

Potensi Hilangnya Hak Pilih Buruh Urban Dalam Pemilu Legislatif 2019

Share

Pemilihan Umum (Pemilu) kali ini, berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya pasca pemilihan langsung. Memilih perwakilan di lembaga perwakilan daerah dan perwakilan rakyat di kabupaten/kota, propinsi dan nasional dilakukan secara serentak dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. Sistem keterwakilan yang didaulat rakyat Indonesia setiap lima tahun sekali dalam gelaran Pemilu tersebut, disebut-sebut sebagai salah satu ciri negara demokrasi pada panggung dunia.

Setiap warganegara Indonesia, yang secara konstitusional diberikan hak pilih untuk memilih wakilnya di lembaga perwakilan rakyat dan daerah, diserukan partisipasi aktifnya dalam menjalankan amanat UUD 1945 itu. Karenanya, negara wajib hadir dalam menjamin pemenuhan hak konstitusional warganya dalam berbagai golongan, termasuk kaum buruh formal yang berjumlah lebih dari 40 juta orang.

Kontestasi Pemilu di Indonesia merupakan ajang perhelatan akbar untuk menentukan wakil-wakil rakyat dan daerah, yang wakil-wakil tersebut diberi hak untuk mewakili tiap-tiap orang dan daerah dalam memperjuangkan kepentingan rakyat dan daerah, khususnya di suatu daerah pemilihan. Tujuan tersebut diantaranya dimaksudkan, agar kesejahteraan rakyat dan daerah di masing-masing daerah dapat tercapai secara merata dan berkeadilan.

Hal itulah, yang kemudian melahirkan aspirasi putera-putera daerah menjadi calon-calon wakil rakyat dan daerah di wilayahnya. Dalam bingkai yang demikian, maka negara wajib memberikan jaminan kepada setiap orang yang diberikan hak pilih, untuk dapat memilih wakil diri dan daerahnya sesuai dengan data kependudukan yang tercatat pada lembar administrasi negara.

Belum meratanya pembangunan ekonomi ditiap-tiap daerah, seolah menjadi alat paksa bagi setiap orang di desa untuk mencukupi sebagian kebutuhan hidupnya di kota-kota besar. Menjadi buruh di perusahaan-perusahaan swasta, merupakan salah satu dari ragamnya aktifitas usaha kaum urban lainnya. Mereka berada diantara 4,5 juta orang yang bekerja di Jakarta. Tiap tahun, sekitar 70 ribuan orang melakukan urbanisasi ke Jakarta, atau dapat diduga ada ratusan ribu buruh urban yang bekerja di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Karawang dalam setahun terakhir.

Kondisi tersebut, meskipun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) telah memberikan keleluasan bagi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dengan menyediakan ruang pindah memilih (form A5) hingga 17 Maret mendatang, tetapi mereka hanya bisa memilih salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kondisi tersebutlah, yang dapat menimbulkan potensi hilangnya hak memilih buruh urban yang sesuai dengan calon wakil diri dan daerahnya berdasarkan wilayah data kependudukannya.

Masih rendahnya partisipasi masyarakat terhadap kepemiluan di Indonesia, menjadi pekerjaan rumah Pemerintah dan seluruh stakeholder penyelenggara serta pengawas Pemilu, termasuk masyarakat. Pada Pemilu legislatif 2014, yang dilakukan secara terpisah dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya baru mencapai 75,11 persen. Dan jika hendak dikaitkan dengan keserentakan Pemilu pada 2019, serta potensi hilangnya hak pilih buruh urban dalam memilih wakil diri dan daerahnya, maka partisipasi pemilih dalam Pemilu legislatif 2019, akan terancam menurun.

Oleh: Muhammad Hafidz

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *