Kamis, 19 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
41

Tak Bersedia Hadir & Tak Akui Mantan Pekerjanya, Seorang Sopir Menang di Pengadilan

Ilustrasi.

Tak hadirnya PT. Transporindo Agung Sejahtera sebagai pihak yang digugat, bukan berarti dapat menghentikan kelanjutan tahapan persidangan yang digelar oleh pengadilan.

Dengan dalih telah dipanggil secara patut sebanyak tiga kali untuk menghadiri persidangan, akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Medan yang diketuai oleh Hakim Jalamuddin, memutuskan untuk tetap melanjutkan tahapan pemeriksaan atas gugatan yang diajukan oleh seorang sopir, Paniel Sihombing.

Menurut Jurusita PHI Medan Susanto, dirinya telah tiga kali menyampaikan panggilan sidang ke perusahaan. Namun sebanyak tiga kali juga, pihak perusahaan tidak bersedia menandatangani relaas panggilan. Alasan yang dikatakan oleh HRD/Personalia, adalah karena di perusahaan tidak ada karyawan yang bernama Paniel Sihombing.

Meski tidak hadir, Jamaluddin mendasarkan kelanjutan persidangan dengan menerapkan Pasal 149 Rechtsreglement Buitengewesten (RBg). Dalam angka 1 dikatakan, jika Tergugat tidak datang pada saat gugatan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain atau wakilnya, meskipun ia dipanggil secara patut, maka gugatan itu diterima dengan putusan verstek yaitu tanpa hadirnya Tergugat, kecuali kalau nyata kepada pengadilan negeri, bahwa gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan.

Dalam pertimbangan hukumnya, menurut Jamaluddin, Paniel telah melampiri berkas gugatannya dengan Risalah Mediasi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang. Atas anjuran tersebut, diketemukan fakta, bahwa sesungguhnya PT. Transporindo Agung Sejahtera mengkualifikasikan Paniel telah mengundurkan diri.

Namun karena perusahaan tidak hadir dan tidak pula bisa membuktikan apapun, maka PHI Medan tidak mengindahkan keterangan perusahaan. “Menurut Tergugat sesuai keterangannya pada saat anjuran, Penggugat telah mengundurkan diri pada tanggal 23 Januari 2015, namun berhubung Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membuktikan hal dimaksud di persidangan, maka majelis hakim berpendapat Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja pada bulan Februari 2015,” ujar Jamaluddin, Kamis (10/1/2019) lalu.

Atas pertimbangan tersebut, lanjut Jamaluddin, PT. Transporindo Agung Sejahtera wajib memberikan uang kompensasi pesangon sebesar dua kali ketentuan undang-undang, dan upah selama proses pemutusan hubungan kerja selama enam bulan kepada Paniel Sihombing sebesar Rp39,8 juta. “Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek (bij verstek),” terang Jamaluddin membacakan amar Putusan dalam Perkara Nomor 208/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Mdn itu.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of