Rabu, 17 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
4

Tak Capai Target, Hakim Anggap Bukan Sebagai Pelanggaran Hukum

Ilustrasi. (gambar: prokepri.com)

Kinerja yang buruk, tidak melulu harus dikaitkan dengan tidak terpenuhinya pencapaian target yang diberikan oleh Perusahaan. Sebab, banyak faktor internal dan eksternal yang menyebabkan tidak tercapainya target kerja.

Mahkamah Agung (MA) tidak sependapat dengan alasan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh PT. Columbindo Perdana terhadap Mohamad Ismail, karena tidak tercapainya target kerja yang telah ditetapkan. Dalam pertimbangan hukum pada Putusan Kasasi Nomor 1059 K/Pdt.Sus-PHI/2018, Hakim Agung Panji Widagdo menegaskan, tidak tercapainya target yang ditetapkan oleh Perusahaan bukanlah sebagai pelanggaran hukum.

Karenanya, lanjut Panji, telah tepat untuk menetapkan besaran jumlah uang kompensasi pesangon sebesar dua kali ketentuan undang-undang, sesuai dengan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Gorontalo, yang telah menghukum PT. Columbino untuk membayar uang pengakhiran hubungan kerja sebesar Rp64,4 juta kepada Ismail, yang telah bekerja selama 15 tahun.

Panji juga menegaskan, meskipun PT. Columbindo mendalilkan telah memberikan Surat Peringatan I, II dan III, namun oleh karena surat tersebut tidak ditanda-tangani oleh Pihak Perusahaan. Maka surat demikian dinyatakan oleh Panji tidak sah, karena tidak memenuhi ketentuan yang tertulis dalam undang-undang.

Akan tetapi, dirinya tidak sependapat dengan Putusan PHI Gorontalo Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Gto, yang menetapkan besaran upah selama proses pemutusan hubungan kerja lebih dari enam bulan. Panji mendalilkan, hukuman pembayaran upah proses haruslah mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015. “Bahwa namun demikian, putusan judex facti tersebut perlu diperbaiki sepanjang mengenai upah proses, yang mana sebagaimana SEMA Nomor 3 Tahun 2015 adalah sebanyak enam bulan upah,” ujar Panji.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of