Rabu, 24 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
10

Digugat Sendirian, Perusahaan Minta Disnaker Ikut Digugat

Ilustrasi. (gambar: merdeka.com)

Dengan alasan pernah dimediasikan hingga diterbitkannya anjuran oleh Dinas Tenaga Kerja, membuat PT. Wironto Baru mengajukan keberatan dan meminta agar Badarudin tidak hanya menggugat pihaknya sendirian.

Gugatan yang diajukan oleh Badarudin ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, dinilai PT. Wironto Baru kurang pihak. Sehingga, gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Hal itu menurut perusahaan, karena Badarudin tidak turut serta menggugat Dinas Tenaga Kerja yang telah melakukan mediasi dan menerbitkan anjuran.

Terhadap keberatan tersebut, Majelis Hakim PHI Banjarmasin memutuskan untuk menolaknya. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Dinas Tenaga Kerja, merupakan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Apabila melalui perantaraan Disnaker tidak mencapai kesepakatan, maka surat anjuran wajib diterbitkan. Sehingga, gugatan Badarudin yang tidak menggugat Disnaker, tidaklah kurang pihak.

PHI juga menilai, alasan pemutusan hubungan kerja terhadap Badarudin, tidaklah tepat. Sebab tindakan tersebut sangat erat kaitannya dengan posisinya yang juga merupakan ketua serikat pekerja. Jika PT. Wironto benar-benar membutuhkan tenaga kerja untuk ditempatkan di Jakarta, maka penempatan Badarudin dari Banjarmasin dengan tambahan upah sebesar Rp50 ribu, tidaklah beralasan hukum.

Atas pertimbangan hukum tersebut, PHI dalam Putusan Nomor 10/PHI.G/2016/PN.Bjm berpendapat, pemutusan hubungan kerja terhadap Badarudin haruslah disertai dengan pemberian uang pesangon sebesar dua kali ketentuan undang-undang, serta upah selama tidak dipekerjakan sebanyak 17 bulan, yang seluruhnya berjumlah Rp.111,7 juta.

Terhadap Putusan PHI, PT. Wironto Baru mengajukan kasasi dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung (MA). Namun kedua upaya hukum tersebut, kandas. MA menganggap Putusan PHI telah benar dalam menerapkan hukum. Sehingga berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 851 K/Pdt.Sus-PHI/2016, dan Putusan PK Nomor 210 PK/Pdt.Sus-PHI/2018, Badarudin tetap berhak atas uang pesangon.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of