Type to search

Sekitar Kita

International Women Day 2019: Hentikan Penindasan Buruh Perempuan

Share

Dianggap terus menerus menjadi obyek penindasan, seribuan buruh perempuan memperingatkan Pemerintahan Jokowi-JK, untuk segera menghapus kebijakan yang diskiriminatif dan menindas buruh perempuan.

Jum’at (8/3), seribuan buruh perempuan yang tergabung dalam massa aksi Konfederasi Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), memperingati Hari Perempuan Sedunia dengan berjalan kaki dari Jalan Medan Merdeka Barat menuju depan Istana Merdeka, Jakarta. Dalam orasinya, salah seorang perwakilan dari buruh perempuan menyampaikan kegelisahannya, atas maraknya peristiwa pelecehan seksual yang kerap dialami buruh perempuan di pabrik-pabrik oleh teman sekerja hingga atasannya.

Ia menyebut, Pemerintah harus memberikan perlindungan yang maksimal terhadap segala bentuk penjajahan gaya baru yang dialami buruh perempuan. Anehnya, mereka yang menjadi korban atas segala bentuk pelecehan, justru menjadi pihak yang disudutkan untuk menyetujui perdamaian. Hukum yang selama ini ada, dinilai belum memberikan jaminan atas pelaksanaan dan perlindungan hak-hak buruh perempuan.

Meskipun berjumlah sedikit, pada awalnya para pengunjuk rasa tidak diperbolehkan melewati Pos Penjagaan Istana. Namun setelah melalui negosiasi yang cukup lama, akhirnya Pihak Kepolisian mengijinkan mereka berjalan melawan arah di Jalan Medan Merdeka Utara.

Keterwakilan perempuan dalam lembaga-lembaga eksekutif dan legislatif selama ini, dianggap belum berani menyuarakan perlawanan terhadap segala bentuk kebijakan yang diskriminatif dan menindas kaum perempuan. “Perempuan dituntut untuk melakukan pekerjaan dua kali lipat dari yang dilakukan laki-laki,” ujar salah seorang buruh perempuan dari atas mobil soundsystem.

Tak hanya perlindungan terhadap buruh perempuan lokal yang menjadi tuntutan, tetapi juga masih berlangsungnya praktek perdagangan manusia, khususnya kaum perempuan yang terpaksa bekerja ke luar negeri, akibat ketiadaan lapangan kerja. Tidak sedikitnya buruh migran perempuan yang menjadi korban saat bekerja di negeri orang, merupakan bukti rendahnya komitmen Pemerintah dalam melindungi buruh perempuan.

Selain KASBI, para pengunjuk rasa lainnya yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR), telah lebih dahulu berada di lokasi aksi. “FPR mendesak Pemerintah untuk segera mencabut peraturan perundang-undangan yang merampas hak buruh perempuan. Pemerintah harus menjamin kebebasan berpendapat, berorganisasi, dan berkumpul bagi kaum perempuan,” ujar Emilia Yanti Siahaan, salah satu koordinator FPR.

Walau dibawah cuaca yang cukup terik, aksi para buruh perempuan ini berjalan damai. Setelah berorasi, mereka bisa memanfaatkan panggung yang disediakan khusus di depan Taman Aspirasi, yang terletak di sebrang Istana Merdeka. Para buruh perempuan dari ragam usia, menikmati musik dan bernyanyi bersama seorang Disjoki (DJ) yang juga perempuan.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *