Senin, 23 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
72

Jelang Perpanjangan Privatisasi, Buruh JICT Bakal Ajukan Gugatan

Disebut-sebut akan semakin merugikan buruh, perpanjangan kontrak pengelolaan pelabuhan antara Pelindo II sebagai perwakilan JICT dengan Hutchison Port Holdings, berpeluang untuk diajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan.

Hal tersebut mengemuka dalam Diskusi yang digelar Trade Union Rights Centre (TURC) bertajuk “Menegakkan Hukum Pada Kasus Privatisasi JICT Jilid II (2015-2039)”, Rabu (13/3) petang tadi. Pakar Hukum Universitas Bung Karno (UBK) Azmi Syahputra menilai, unsur tindak pidana korupsi dalam kasus privatisasi Jakarta International Container Terminal (JICT), dapat dijadikan delik untuk membatalkan perpanjangan kontrak pengelolaan pelabuhan internasional yang terletak di Tanjung Priok, Jakarta itu.

Sebagai pelabuhan nasional, maka pengelolaan yang bergerak dalam sektor publik tersebut harus didasarkan semangat konstitusi, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Harga-harga komoditas bisa efisien dan kesejahteraan rakyat dapat tercapai, karena pengelolaan pelabuhan dilakukan oleh Negara tanpa campur tangan pihak swasta (nasionalisasi). Sebaliknya, dengan adanya pengalihan pengelolaan melalui mekanisme privatisasi, maka harga kebutuhan rakyat akan meningkat.

“Digugat saja ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, agar perpanjangan privatisasi dapat dibatalkan,” terang Azmi.  Ia berpendapat, hasil investigatif Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang diduga mengandung unsur kerugian negara, dapat dijadikan salah satu alasan dalam gugatan. “Kalau bisa, ajukan gugatan sebelum 27 Maret,” lanjut Azmi disambut tepuk tangan buruh JICT.

Sejak Maret 1999 lalu, pengelolaan JICT dilakukan oleh Hutchison Port Holdings, Hongkong untuk selama 20 tahun. Privatisasi tersebut diindikasikan telah merugikan Negara sebesar Rp4,08 triliun. “Perlu keberanian dari Presiden untuk membatalkan privatisasi JICT. Jika Freeport saja bisa dikuasai Negara, maka seharusnya pengelolaan pelabuhan juga dapat diambil kembali oleh Negara,” tukas Ismail Ramadhan, Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional yang juga menjadi salah satu pembicara.

Yasinta Sonia yang mewakili TURC, menilai privatisasi pengelolaan JICT justru semakin merugikan kaum buruh. Kenyataan itu terbukti dari sederet fakta perjuangan organisasi buruh yang terus memperjuangkan hak-hak pekerja pelabuhan. Desember lalu, ratusan buruh melakukan unjukrasa ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka meminta agar KPK segera melakukan penyidikan dugaan kerugian Negara yang ditimbulkan selama JICT diprivatisasi.

Jika privatisasi JICT diteruskan hingga 2035, maka kondisi kesejahteraan pekerja pelabuhan terancam lebih buruk, seperti tindakan pemutusan hubungan kerja secara massal yang dialami 400-an pekerja, akibat menolak keberadaan Hutchison Port Holdings, ujar salah satu Pekerja JICT yang hadir dalam diskusi yang digelar di Kantor TURC, Bendungan Hilir, Jakarta.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of