Minggu, 15 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
65

Kesampingkan PKB, Danamon Pecat Pengurus Serikat Pakai Tata Tertib Direksi

Sebagai pedoman dalam menjalankan hubungan kerja, maka segala hak dan kewajiban Pekerja serta Pengusaha harus mendasarkannya pada Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama.

Dianggap telah melakukan pelanggaran Surat Keputusan Direksi, Aliferi menolak pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang dilakukan oleh PT. Bank Danamon Indonesia. Sebab menurutnya, alasan-alasan yang dapat menyebabkan pengakhiran hubungan kerja telah diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB), bukan diatur dalam sebuah Keputusan Direksi.

Atas pertimbangan tersebut, Afif selaku Kuasa Hukum Aliferi menilai, gugatan pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh Danamon, seharusnya ditolak oleh Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung. “Tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan atau Perjanjian Kerja Bersama”, ujar Afif, Rabu (13/3) kemarin.

Lebih lanjut ia mengatakan, tindakan perusahaan diduga merupakan salah satu rangkaian dari pemutusan hubungan kerja secara massal yang telah dilakukan kepada seribuan karyawan Danamon. Terlebih Aliferi merupakan pengurus serikat pekerja, terang Afif seusai persidangan yang beragendakan bukti surat dalam register perkara Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg tersebut.

Afif juga menghimbau, agar perusahaan dalam melakukan pemutusan hubungan kerja sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan. “PHK itu sesuatu yang niscaya, wajar dan pasti akan terjadi. Yang penting, PHK-lah sesuai dengan prosedur, sesuai aturan undang-undang,” tegasnya.

 

Selengkapnya dapat disaksikan dalam Program Berita #LEMBURAN yang hadir setiap Minggu melalui Kanal Youtube BuruhOnlineTV.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of