Jumat, 20 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
50

MK Nyatakan Mahasiswa & Buruh Urban Tak Miliki Hak Pilih Calon Legislatif di Pemilu

Setiap orang yang memiliki hak pilih dan pindah dari satu daerah tempat tinggalnya ke daerah lain, maka hak memilihnya tidak lagi valid untuk digunakan.

Pupus sudah harapan Joni Iskandar dan Roni Alfiansyah Ritonga, mahasiswa Institute Pertanian Bogor (IPB) yang ingin menggunakan hak pilihnya di Propinsi Jawa Barat, meskipun keduanya berasal serta tercatat sebagai warganegara Indonesia yang berkartu tanda penduduk di Propinsi Sumatera Selatan dan Utara.

Mahkamah beranggapan, Penjelasan Pasal 348 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, adalah pemilih yang sedang bersekolah dan/atau bekerja di luar domisilinya (buruh urban), sedang sakit, dan pemilih yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan. Sehingga, daerah pemilihan merupakan batas penggunaan hak pilih, baik hak memilih maupun hak untuk dipilih.

Hakim Konstitusi Arief Hidayat menegaskan, pengaturan pembatasan hak untuk memilih terdahap peserta pemilu pada level tertentu berdasarkan daerah pemilihan merupakan sebuah kebijakan hukum yang sangat logis dan tidak berkelebihan. Lebih lanjut ia menyatakan, hanya orang-orang yang dipilih dan pemilih yang terdaftar dan memilih di satu daerah pemilihanlah yang dapat terkoneksi dalam hubungan wakil dan yang diwakili.

“Membatasi hak pemilih untuk memilih calon/peserta pemilu berbasis tempat di mana ia terdaftar sebagai pemilih tetap merupakan kebijakan hukum yang tidak bertentangan dengan desain sistem pemilu yang jujur dan adil serta, pada saat yang sama, sekaligus akuntabel,” ujarnya membacakan pertimbangan hukum dalam Perkara Nomor 19/PUU-XVII/2019, di ruang sidang Pleno Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (28/3) kemarin.

Dalam pertimbangannya yang lain, Arief juga menilai, hak memilih calon/peserta pemilu bagi pemilih yang tidak berasal dari daerah pemilihan yang bersangkutan pada dasarnya memang tidak ada. Artinya, ketika pemilih sudah keluar dari daerah pemilihannya maka hak memilihnya tidak lagi valid untuk digunakan.

Atas dua pertimbangan hukum tersebut, MK berpendapat dalil permohonan yang diajukan oleh kedua mahasiswa tersebut, tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, maka hak memilih dalam kontestasi Pemilu bagi mahasiswa dan buruh urban, tidak dapat dianggap sebagai sebuah pembatasan yang tidak sesuai dengan UUD 1945. “Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya,” ucap Hakim Konstitusi Anwar Usman selaku Ketua MK.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of