Senin, 23 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
40

Mutasi Dianggap Sah, MA Hilangkan Perintah Bekerja Kembali

Ilustrasi. (gambar: pnsmenanam.blogspot.co.id)

Sebagai pemberi kerja, pengusaha diperbolehkan untuk menempatkan pekerja pada bidang kerja yang cocok dengan kemampuan tenaga kerja. Sehingga pemindahan tugas dari satu tempat ke tempat lain, dinilai merupakan kewenangan pengusaha.

Bermula dari penolakan Andri terhadap perintah mutasi yang diberikan oleh PT. Internusa Tribuana Citra Multifinance, dengan cara tidak hadir ditempat kerja yang baru, akhirnya ia dianggap mangkir selama lebih dari lima hari berturut-turut dan kemudian diputuskan hubungan kerja secara sepihak dengan alasan telah mengundurkan diri.

Meskipun hubungan kerja antara PT. Internusa Tribuana Citra Multifinance dengan Andri, tidak pernah dinyatakan berakhir oleh Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Medan. Namun Majelis Hakim Agung yang diketuai oleh Sudrajad Dimyati, justru menghilangkan perintah bekerja yang kembali yang telah dimuat sebelumnya dalam amar Putusan PHI Nomor 181/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Mdn.

Alasannya, karena gugatan Andri yang meminta agar diberikan uang pesangon telah ditolak oleh PHI. Maka seharusnya, lanjut Dimyati, tidak perlu ada amar lain dalam Putusan PHI. “Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan judex facti harus diperbaiki yaitu dengan menghilangkan amar kedua dan seterusnya dengan pertimbangan oleh karena mutasi sah, maka gugatan ditolak untuk seluruhnya sehingga tidak perlu amar yang lain,” seperti dikutip dalam salinan Putusan Kasasi Nomor 1123 K/Pdt.Sus-PHI/2018.

Andri dinilai telah keliru akibat tidak dipatuhinya perintah mutasi. Demikian juga sebaliknya, perusahaan dianggap salah dalam melakukan pemanggilan bekerja atas ketidakhadiran Andri ditempat kerja. Fakta tersebut, yang membuat Hakim PHI Medan Riana br Pohan memutuskan hubungan kerja keduanya tidak pernah terputus. Sehingga, walaupun gugatan pemberian uang pesangon ditolak, maka selayaknyalah hubungan kerja dinyatakan tetap berlangsung.

“Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan seperti terurai diatas, maka Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada, sehingga hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat tetap berlangsung, akan tetapi karena Penggugat tidak datang dan hadir sejak efektif mutasi tertanggal 10 Januari 2017 untuk melakukan pekerjaan, maka sejak itu pula upah Penggugat tidak dibayarkan,” ujar Riana, Kamis (2/11/2017) silam.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of