Senin, 23 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
47

Pabrik Gula Peninggalan Belanda, di-Pengadilankan Buruhnya

Dinilai melakukan penyimpangan ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku, Pabrik Gula yang dibangun sejak zaman Belanda itu digugat ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

Diregister dalam dua perkara yang berbeda yakni Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg dan Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg, PT. Pabrik Gula Rajawali II yang konon paling luas dan paling besar di Indonesia tersebut, dituntut oleh Supriyadi, dkk (4 orang) serta Agus Pramuji, dkk (3 orang), untuk menetapkan status hubungan kerja para pekerjanya menjadi pekerja tetap (permanent).

Menurut salah satu Kuasa Hukum Pekerja, Choerul Eillen Kurniawan dari Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS), menilai pabrik gula tersebut telah keliru dalam menerapkan sistem kerja kontrak. Hal tersebut dikatakannya, karena berdasarkan hasil pemeriksaan dari Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat, perjanjian kerja waktu tertentu (kontrak) yang dibuat Perusahaan tidak sesuai dengan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

“Anggota kami yang bekerja di PT. Rajawali ini harus ditetapkan menjadi PKWTT,” ujar Choerul. Lebih lanjut ia menegaskan, hasil pemeriksaan dari Pegawai Pengawas tersebut, sudah pernah di-uji di Mahkamah Agung (MA) dalam perkara yang lain. Dan hasil pemeriksaan tersebut dinyatakan sah dan berlaku. Sehingga, pabrik gula wajib menjalankan Nota yang telah diterbitkan Pegawai Pengawas.

Karena pengusaha tak juga menetapkan status pekerjanya dari pekerja kontrak menjadi pekerja tetap yang rata-rata telah bekerja lebih dari 15 tahun sebagai mekanik dan tanaman itu, maka mereka menggugatnya melalui peradilan hubungan industrial, tegas Choerul, Senin (18/3) kemarin.

Persidangan yang dipimpin oleh Hakim Waspin Simbolon kali ini, beragendakan penyerahan bukti-bukti tertulis dari PT. Pabrik Gula Rajawali II yang berlokasi di Majalengka tersebut. Choerul berharap, PHI Bandung dapat mengabulkan gugatannya, agar para pekerja pabrik gula mendapatkan kepastian hukum atas pelaksanaan Nota Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of