Type to search

Berita

Pecat Pekerja Sejak Dua Tahun Lalu, Gobel Divonis Langgar UU Ketenagakerjaan

Share

Setelah terungkap dalam rangkaian persidangan, akhirnya perusahaan elektronik multinasional dinyatakan telah membuat perjanjian kerja yang tidak sesuai dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

Melalui Putusan Nomor 123/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bdg, Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung menyatakan PT. Panasonic Globel Energy dalam mempekerjakan Yudha Handono, terbukti melanggar Pasal 59 ayat (2) UU Ketenagakerjaan. Sebab dalam fakta persidangan, terungkap pekerjaan yang diperjanjikan PT. Panasonic dengan pekerjanya adalah pekerjaan yang jenis serta sifatnya terus menerus dan tetap.

Selain itu, PT. Panasonic Globel Energy juga dianggap melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 100 Tahun 2004. Atas pertimbangan hukum tersebut, perjanjian kerja yang dibuat Panasonic dengan Yudha dinyatakan menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (pekerja tetap) terhitung sejak adanya hubungan kerja.

Namun Majelis Hakim yang diketuai oleh Waspin Simbolon, berpendapat hubungan kerja antar keduanya harus dinyatakan putus tanpa adanya kesalahan dari pekerja. Dan menghukum PT. Panasonic untuk membayar uang kompensasi pesangon kepada Yudha yang baru bermasa kerja dua tahun sebesar dua kali ketentuan undang-undang, yakni seluruhnya sebesar Rp27,8 juta.

Tak hanya uang pesangon, Perusahaan Gobel yang memproduksi berbagai macam perlengkapan elektronik seperti televisi, kamera, air conditioner, kulkas dan lain-lain, juga dihukum untuk membayar upah selama proses perselisihan berlangsung selama enam bulan, serta pembayaran tunjangan hari raya keagamaan tahun 2016 dan tahun 2017. Padahal, Yudha telah diputuskan hubungan kerja sejak Juli 2016 lalu, dan baru diajukan gugatan ke PHI Bandung pada Mei 2018.

Sebelumnya, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi telah menganjurkan agar PT. Panasonic Globel Energy membayar uang pesangon kepada Yudha. Namun hingga setahun lamanya, perusahaan yang berlokasi di Jl. Teuku Umar, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi tersebut, tidak kunjung melaksanakan rekomendasi Disnaker. Sehingga untuk mendapatkan kepastian hukum, Yudha menggugat perusahaan yang memecat dirinya secara sepihak ke PHI.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *