Selasa, 19 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
80

Staff Payroll Tuntut Perusahaan Karena Disuruh Mengundurkan Diri

Mengundurkan diri merupakan salah satu hak bagi Pekerja untuk memutuskan hubungan kerjanya dengan Pengusaha, tetapi aturan tersebut kerap disalahgunakan.

Sebagai pekerja staff payroll, Golvin Stefanus merasa dirinya terpaksa membuat surat pernyataan pengunduran diri, setelah didesak oleh atasannya di PT. Kiddy Cuts Pratama Indonesia. Menurut Kuasa Hukum Golvin, Ansal menyangkal tindakan kliennya sebagai kemauan yang lahir dari dirinya sendiri saat menanda-tangani surat pernyataan tersebut.

Ia menjelaskan, bahwa mengundurkan diri memiliki syarat dalam ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan, yakni dalam bentuk permohonan pengunduran diri yang diserahkan paling lambat 30 hari sebelum hari pengunduran diri, dan disetujui pihak Perusahaan. Faktanya, lanjut Ansal, Golvin mulai tidak diperkenankan bekerja terhitung sejak ia membuat surat pernyataan mengundurkan diri.

“Kalau mau mengundurkan diri itu dari pihak pekerja sendiri yang membuat, bukan dari pihak perusahaan,” ujar Ansal, sesaat setelah persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (25/3) kemarin.

Dalam surat gugatan, Golfin menuntut pembayaran uang pesangon dan upah proses sebesar Rp88,5 juta. Persidangan yang dipimpin oleh Hakim Duta Baskara tersebut, beragendakan bukti surat dari Golfin, dan gugatan dalam perkara Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jkt.Pst tersebut, akan dilanjutkan pada Senin, pekan depan.

Menurut catatan buruhonline, kasus serupa pernah terjadi antara PT. Agung Auto Mall terhadap Adek Novrizal dan Gamaliel Purba. Selama persidangan tidak pernah ada bukti-bukti mengenai adanya surat pengunduran diri secara sukarela yang dibuat oleh kedua pekerja, yang mekanismenya telah ditetapkan dalam Pasal 162 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of