Rabu, 24 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
6

Tak Ada Perpanjangan Kontrak, Kamadjaja Divonis Bayar Ratusan Juta

Ilustrasi. (gambar: merdeka.com)

Perjanjian kontrak hanya boleh diperpanjang dan/atau diperbaharui sebanyak satu kali. Ketiadaan perpanjangan perjanjian kerja kontrak, berubah demi hukum menjadi perjanjian kerja tetap.

Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh PT. Kamadjaja Logistic. Perusahaan logistic itu tetap diwajibkan untuk membayar uang kompensasi atas pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukannya kepada Amran, dkk (7 orang). Setidaknya, Putusan kasasi Nomor 1058 K/Pdt.Sus-PHI/2018 tersebut, menguatkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Padang.

Meskipun perusahaan beralasan telah membantu salahsatu program Pemerintah dalam penyerapan tenaga kerja, namun dalam Putusan PHI, hubungan kerja yang semula pekerja kontrak antara PT. Kamadjaja dengan Amran dan kawan-kawannya dinyatakan sebagai pekerja tetap. Sehingga perusahaan  divonis untuk membayar uang pesangon sebesar Rp.271 juta, dan upah selama tidak dipekerjakan terhitung sejak Nopember 2017 sampai dengan Maret 2018 sebesar Rp.68,2 juta.

Pendapat yang sama juga ditegaskan oleh MA. Menurut Hakim Agung Panji Widagdo, perjanjian kontrak yang dibuat oleh PT. Kamadjaja tidak pernah dilakukan perpanjangan, dan tidak dibuat dalam bentuk tertulis. “PKWT antara Para Penggugat/Para Termohon Kasasi dengan Tergugat/Pemohon Kasasi demi hukum berubah menjadi PKWTT karena tidak ada perpanjangan PKWT secara tertulis, lamanya masa kerja telah melebihi masa kerja PKWT dan melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (1), (4), (5), dan (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003,” ujar Panji.

Tetapi terhadap besaran upah proses yang telah ditetapkan oleh PHI, menurut Panji, tidak beralasan untuk dikabulkan. Sebab, pemutusan hubungan kerja yang dilakukan PT. Kamadjaja terhitung sejak berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT)/kontrak). Sehingga tuntutan pekerja yang meminta PHI agar menghukum perusahaan untuk membayar upah sebesar Rp.68,2 juta, haruslah ditolak.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of