Selasa, 12 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
107

Tak Terbukti LakukanTindak Pidana, PHI Tetap Vonis PHK Pekerja Bridgestone

Asas kemanfaatan, kerap menjadi alasan bagi Hakim untuk menyatakan suatu hubungan kerja tak lagi dapat dilanjutkan, sehingga pemutusan hubungan kerja dianggap jalan keluar terbaik.

Hakim Waspin Simbolon menyatakan hubungan kerja antara PT. Bidgestone Tire Indonesia dengan TB Hedi Saefudin, putus dengan segala akibat hukumnya. Menurut Waspin, Senin (18/3) kemarin, meskipun tuduhan Perusahaan terhadap Pekerja tidak terbukti, namun demi asas kemanfaatan, maka hubungan kerja keduanya tidak lagi dapat dipertahankan. Oleh karenanya alasan pengakhiran hubungan kerja didasarkan pada tidak adanya lagi hubungan yang harmonis.

Padahal, fakta persidangan yang digelar oleh Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung telah membuktikan, bahwa Hedi tidak pernah dinyatakan oleh pengadilan telah melakukan tindak pidana. Sehingga tuduhan PT. Bridgestone tidak beralasan dalam melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Hedi, yang telah bekerja selama 21 tahun di perusahaan produsen ban tersebut.

Kasus itu muncul, ketika Bridgestone menempatkan Hedi di plant Thailand pada tahun 2014-2015. Ia diduga menggunakan uang perusahaan sebesar Rp12 juta untuk kepentingan pribadi. Pemberian uang tersebut, adalah sebagai insentif untuk kurang bayar biaya sewa rumah yang semula hanya diberikan 58 ribu Bath Thailad. Namun menurut jawaban Perusahaan, setelah Hedia menerima tambahan biaya sewa rumah, tidak ia berikan kepada pemilik rumah sebagai kekurangan bayar.

Atas adanya peristiwa tersebut, Hedi diputuskan hubungan kerjanya secara sepihak dengan alasan telah melakukan kesalahan berat yang diatur dalam Pasal 72 ayat (10) Perjanjian Kerja Bersama. Dasar hukum yang digunakan untuk memutuskan hubungan kerja Hedi, dianggap Waspin tidak berdasar. Sebab, ketentuan kesalahan berat yang diterapkan Perusahaan dalam PKB memiliki kesamaan rumusan dengan Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Namun, Kuasa Hukum Hedi, Muhammad Fadrian Haristianto menyatakan keberatan dengan Putusan dalam Perkara Nomor 252/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bdg tersebut. Karena pemutusan hubungan kerja dengan alasan tidak lagi harmonis, tidak diatur dalam ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan. Seharusnya menurut Haris, amar putusan pengadilan adalah menghukum perusahaan untuk mempekerjakan kembali Hedi, bukan mem-vonis PHK, terangnya sesaat setelah agenda pembacaan putusan selesai.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of