Kamis, 14 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
60

Alasan Kebakaran, Pengadilan Nyatakan Pemberhentian Sepihak Tidak Sah

Adanya musibah sehingga menyebabkan timbulnya keadaan memaksa (force majeur), bukan berarti Pengusaha dapat berlaku sewenang-wenang memutus hubungan kerja sepihak Pekerjanya.

Tindakan pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang dilakukan oleh PT. Cahaya Alam Sejati terhadap Murni Parangin-angin, dengan alasan terbakarnya pabrik pada 28 April 2018 lalu, dinilai tidak sah dan batal demi hukum. Demikian salah satu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Medan, yang diketuai oleh Hakim Masrul dalam Putusan Nomor 243/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Mdn.

Murni dalam gugatannya memahami kondisi Perusahaan, dan ia juga tidak bermaksud meminta untuk tetap dipekerjakan. Dirinya yang telah bekerja selama lebih dari sembilan tahun itu, hanya meminta pembayaran besaran uang pesangon sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku, bukan hanya sebesar Rp21 juta seperti yang telah dititipkan Perusahaan ke Pengadilan.

Lebih lanjut Masrul berpendapat, meskipun terjadi keadaan memaksa yakni terjadi kebakaran yang melanda pabrik PT. Cahaya Alam Sejati, tetapi pemutusan hubungan kerja terhadap Pekerjanya haruslah tetap mengacu pada mekanisme yang telah diatur dalam Pasal 151 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

Selain itu dikatakan Masrul, Pekerja dapat membuktikan adanya aktifitas produksi perusahaan yang berjalan ditempat lain. Sedangkan sebaliknya, PT. Cahaya dinilai tidak dapat membuktikan adanya laporan keuangan tentang kerugian yang diaudit oleh akuntan publik.

“Sehingga dengan demikian pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat tidak sah dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, karena belum ada penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial,” ujar Masrul, Senin (21/1) lalu. Namun menurutnya, hubungan kerja keduanya tidak mungkin lagi dilanjutkan. Sehingga sebagai akibat hukumnya, PT. Cahaya dihukum untuk membayar uang kompensasi pesangon sebesar dua kali ketentuan undang-undang.

“Penggugat berhak atas uang pesangon 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja satu kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar Rp75.7 juta,” terangnya.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of