Type to search

Sekitar Kita

Aliansi Buruh Bekasi Laporkan Pengawas Ketenagakerjaan Jawa Barat ke Menteri

Share

Puluhan buruh dari Bekasi menggelar unjukrasa untuk mendesak Menteri Ketenagakerjaan segera memanggil Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah II Jawa Barat.

Rabu (10/4) kemarin, puluhan buruh yang tergabung dalam Komite Solidaritas Perjuangan Buruh (KSPB) mendatangi Kantor Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta. Mereka menyebut, Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah II Jawa Barat telah melakukan praktek-praktek pelayanan publik yang tidak profesional, dan harus segera ditindak tegas agar tidak terulang.

Pegawai Pengawas dinilai tidak mampu mendesak Pengusaha PT. Fajar Mitra Indah, untuk segera menjalankan Nota Pemeriksaan yang telah dibuatnya sendiri. Dalam Nota tersebut, Perusahaan telah diminta untuk segera mempekerjakan kembali kedelapan Pekerjanya yang telah diberhentikan secara sepihak, dan menetapkan status mereka sebagai pekerja tetap.

Selain itu, para pengunjukrasa juga mendesak agar Menteri Ketenagakerjaan turun tangan dalam menyelesaikan kasus pemutusan hubungan kerja sepihak PT. Senopati Fujitrans Logistic Services, PT. Ichikoh Indonesia, dan PT. Nanbu Plastics Indonesia.

Akhirnya, sebanyak sepuluh orang perwakilan pengunjukrasa diterima oleh Pihak Kementerian Ketenagakerjaan. “Ini Pengawas kayak cari aman, yang dilaporkan pasal jenis dan sifat pekerjaan, yang diperiksa soal pendaftaran perjanjian kerjanya, seolah-olah apabila sudah didaftarkan berarti pengusaha boleh pakai kontrak, selalu cari aman,” ujar Ata, salahsatu juru bicara perwakilan para buruh.

Menanggapi permintaan para perwakilan buruh, Ernes dari Direktorat Pengawasan Kementerian Ketenagakerjaan menyampaikan, bahwa pihaknya sedang mempersiapkan surat kepada Pegawas Ketenagakerjaan Wilayah II Jawa Barat, untuk segera mengevaluasi hasil pemeriksaan yang dilakukan pegawainya.

“Terkait pengawasan tidak prosedur akan segera ditindaklanjuti oleh Direktorat Bina Penegakkan Hukum di Kementerian ini, yaitu untuk kasus PT. Senopati Fujitrans Logistic Services dan PT. Ichikoh Indonesia,” ujar Ernes dihadapan perwakilan para buruh. Sedangkan untuk kasus lainnya, akan diminta ditangani oleh Kepala Unit Pelaksana Tugas Daerah (UPTD) Wilayah II Jawa Barat.

Diakhir pertemuan, perwakilan para buruh meminta Pihak Kementerian untuk segera memanggil Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah II Jawa Barat. Namun Pihak Kementerian belum bisa menetapkan jadwal pemanggilan, karena masih akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak-pihak terkait lainnya.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *