Minggu, 21 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
5

Baru Bekerja 9 Bulan, Manager Kebun Digugat Ratusan Juta Karena Menggugat Perusahaan

Ilustrasi.

Merasa diperlakukan tidak adil oleh Perusahaan, akhirnya seorang Manager Perkebunan mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), namun buntut dari gugatannya tersebut, ia digugat balik oleh Perusahaan.

Meskipun tindakan Zulkifli yang menggugat PT. Sri Andal Lestari dinilai telah memenuhi ketentuan perundang-undangan, dan merupakan anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Banyuasin. Akan tetapi, perbuatannya tersebut dinilai oleh Perusahaan telah menimbulkan kerugian materiil dan immaterial.

Bermula dari dirinya yang baru bekerja sembilan bulan itu, mengajukan gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja terhadap PT. Sri Andal Lestari dan menuntut diberikan uang pesangon sebesar Rp20,3 juta, melalui PHI Palembang. Atas gugatan yang diregister dalam Perkara Nomor 72/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Plg tersebut-lah, ia digugat balik (rekonpensi) oleh Perusahaan.

PT. Sri Andal menganggap, dengan tidak lagi bekerjanya Zulkifli, mengakibatkan Perusahaan harus mencari tenaga kerja pengganti yang upahnya dalam sebulan sebesar Rp15 juta, dan senyatanya masih ada pekerjaan Zulkifli yang belum diselesaikan yaitu biaya panen tenaga borongan sebesar Rp20,5 juta.

Tak hanya itu, Perusahaan juga mengaku telah tersita waktu, biaya dan tenaganya akibat gugatan yang diajukan oleh Zulkifli. Atas hal tersebut, PT. Sri Andal meminta PHI Palembang untuk menghukum Zulkifli membayar kerugian immaterial sejumlah Rp176,5 juta.

Menanggapi tuntutan Perusahaan, Majelis Hakim yang diketuai oleh Hakim Achmad Syarifudin, berpendapat bahwa PHI hanya memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial yang terdiri dari perselisihan hak, perselisihan pemutusan hubungan kerja, perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004.

Sedangkan mengenai gugatan balik yang diajukan Perusahaan, Syaripudin menganggap bukanlah kewenangan PHI untuk mengadili secara absolute. “Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Rekonopensi a quo,” ujarnya, Kamis (21/2) lalu.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of