Selasa, 19 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
166

Berhenti Jual Motor Honda, Dealer Semoga Jaya Digugat Belasan Pekerja

Merasa tak diberikan hak-haknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, belasan Pekerja dealer menggugat Perusahaan tempat kerjanya.

Mereka menuntut, agar CV. Semoga Jaya membayarkan uang kompensasi pesangon akibat pemutusan hubungan kerja yang dilakukannya kepada Fahrudin Nor, dkk (19 orang) sejak Nopember 2016. Perusahaan berdalih, jika pihaknya telah memutuskan untuk berhenti menjadi main dealer unit Sepeda Motor Honda sejak tanggal 15 Nopember 2016.

Keputusan tersebut, berdampak pada nasib Fahrudin dan kawan-kawan. Hal itulah yang melatar belakangi gugatan kesembilan belas pekerja ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang meminta penetapan besaran uang pesangon sebesar dua kali ketentuan perundang-undangan.

Besaran tuntutan tersebut, dianggap Fahrudin telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dalam Pasal 164 ayat (3) diatur mengenai akibat hukum dari pemutusan hubungan kerja karena perusahaan tutup secara permanen. Pengaturan mengenai kebolehan bagi pengusaha untuk melakukan pemberhentian pekerja, juga diaminkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011.

Perusahaan berdalih, keputusan tutup adalah karena selama dua tahun terakhir merugi. Dalam keadaan demikian, pihaknya meminta agar PHI Samarinda menolak seluruh gugatan dalam Perkara Nomor 76/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Smr, yang diajukan oleh Fahrudin.

Terhadap kedua pendapat tersebut, Majelis Hakim PHI yang diketuai oleh Hakim Edy Toto Purba berpendapat, tindakan Perusahaan yang langsung memutuskan hubungan kerja tanpa melalui adanya tindakan efisiensi seperti pengurangan upah manager/direktur, mengurangi shift, menghapus kerja lembur, mengurangi hari dan jam kerja, serta merumahkan pekerja, merupakan pemutusan hubungan kerja karena tutup permanen.

Menurut Edy, adanya surat dari Manager PT. Astra Honda Motor tanggal 7 Juni 2017, menyatakan bahwa CV. Semoga Jaya dinyatakan berhenti menjadi main dialer motor Honda, telah membuktikan pemutusan hubungan kerja yang dialami Fahrudin bukanlah efisiensi. Sehingga besaran uang pesangon yang wajib diberikan oleh Perusahaan adalah uang pesangon sebesar dua kali ketentuan perundang-undangan.

“Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus hak-hak Para Penggugat berupa uang Pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang Penggantian Hak,” ujar Edy membacakan amar putusan.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of