Kamis, 18 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
3

Diberhentikan Sepihak, Seorang HRD Tuntut Yayasan Universitas 17 Agustus

Keharusan untuk terlebih dahulu memperoleh ijin dari Pengadilan, dapat menyebabkan pemberhentian seorang Pekerja menjadi batal demi hukum apabila tidak terpenuhi.

Setiap Pekerja dijamin hak bekerjanya oleh ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan, dengan cara memberikan perlindungan melalui mekanisme pemutusan hubungan kerja yang harus melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), kecuali untuk pemberhentian dengan alasan masa percobaan, meninggal dunia, pensiun dan berakhirnya perjanjian kontrak.

Rodi pada awal Oktober 2018 lalu, akhirnya menggugat Yayasan Univeritas Tujuh Belas Agustus (Untag) ke PHI Jakarta. Ia berdalih, pemberhentian dirinya sebagai Pekerja dengan jabatan HRD, dilakukan tanpa ijin dari Pengadilan. Sebelumnya, ia sudah berusaha untuk memusyawarahkan maksud pemutusan hubungan kerja dirinya dengan Pihak Yayasan Untag, namun tidak tercapai titik temu.

Tak hanya itu, melalui kuasa hukumnya dari Serikat Buruh, Rodi yang mengaku bekerja sejak tahun 1991, telah berupaya meminta bantuan penyelesaian ke Dinas Tenaga Kerja, dan tetap tidak menghasilkan kesepakatan apapun. Melalui PHI Jakarta Pusat, Rodi menuntut Yayasan Untag untuk memberikan uang pesangon, penghargaan masa kerja dan pengggantian hak sebagai akibat hukum dari pemutusan hubungan kerja yang dialaminya, sebesar Rp116 juta lebih.

Selain itu, menurut Ebiet Pardede, Senin (8/4) kemarin selaku kuasa hukum Rodi, pihaknya melalui gugatan yang diregister dengan Perkara Nomor 309/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jkt.Pst, juga menuntut pembayaran upah selama tidak dipekerjakan sejak September 2017 senilai Rp42 juta. Sebab, lanjut Pardede, tidak bekerjanya Rodi bukanlah atas kemauan diri sendiri tetapi karena sudah tidak lagi diperkenankan masuk bekerja oleh Yayasan.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of