Minggu, 22 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
66

Karena Tidak Diatur UU PPHI, MA Nyatakan Tak Terima PK

Demo buruh didepan gdung MA, Jakarta. (foto: rakyatmerdekaonline.com)

Dianggap tidak adanya aturan berupa upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial, Mahkamah Agung (MK) menyatakan permohonan PK tidak dapat diterima.

Akhirnya setelah genap setahun menunggu, permohonan PK yang diajukan oleh Rahmat Hidayat (48 orang) sejak Nopember 2017 lalu itu, dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard) oleh MA. Padahal, Rahmat beserta kawan-kawannya berharap mendapatkan keadilan melalui Putusan PK, agar dapat dipekerjakan kembali di PT. Mesco Sarana Nusantara.

Dalam Putusan Nomor 244 PK/Pdt.Sus-PHI/2018 tersebut, MA beralasan pada Pasal 110 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI), yang menyatakan perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja hanya sampai pada tingkat kasasi saja. Sedangkan perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan, diselesaikan hanya pada tingkat Pengadilan Hubungan Industrial.

Majelis Hakim PK yang diketuai oleh Hakim Agung Maria Anna Samiyati tersebut, beralasan bahwa prinsip pemeriksaan perkara perselisihan hubungan industrial tidak mengatur secara khusus upaya PK. Hal itu menurutnya, juga telah dirumuskan dalam Rapat Pleno MA sebagaimana tertuang pada Surat Edaran MA Nomor 3 Tahun 2018.

“Majelis berpendapat permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali Rahmat Hidayat dan kawan-kawan, dianggap tidak memiliki landasan hukum, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvantkelijk verklaard),” ujar Maria, Jum’at (21/12/2018) lalu.

Sebelumnya, Rahmat dan kawan-kawannya berjumlah 138 orang, dan ditempatkan oleh PT. Geoservices di PT. Mesco. Lalu mereka diputuskan hubungan kerjanya oleh PT. Geoservices sejak tahun 2015, dengan alasan telah habis masa perjanjian kerja waktu tertentunya di PT. Mesco. Padahal menurut Rahmat, PT. Mesco harus menetapkan dirinya menjadi pekerja tetap. Karena mereka dipekerjakan pada bagian produksi yang tidak bisa di-outsourcingkan dengan PT. Geoservices. Namun gugatan Rahmat beserta kawan-kawannya di tolak oleh PHI Jakarta Pusat, dan juga ditolak oleh MA pada tingkat kasasi.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of